Friday, 22 June, 2018 - 10:00

“SMS Promo” Bisa Diadukan ke Cyber Crime

“(Jika ada yang menemukan) saya kira tidak perlu ke sini, sudah kriminil itu. Kalau ada yang merasa dirugikan dengan cara seperti itu Kominfo sebagai regulator, (menyarankan) langsung saja ke Cyber Crime (kepolisian)” - MOHAMMAD NIZAM, Kadis Kominfo Sulteng -

Telkomsel Bantah Langgar Hak Privasi Pelanggan

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulawesi Tengah, Mohammad Nizam menyebut pesan singkat (sms) berupa iklan layanan dan promo yang masuk ke nomor seluler merupakan pelanggaran hukum. Karena telah melanggar hak privasi pemilik nomor seluler.

Hal ini diungkapkan Nizam saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 22 Februari 2018. Menurutnya, perusahaan jasa telekomunikasi harus menjaga data privasi pelanggan dengan tidak memberikan data termasuk nomor seluler pelanggannya ke pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan, termasuk untuk kepentingan bisnis seperti promo melalui pesan singkat ke banyak nomor (broadcast).

“Misalnya iklan layanan dan promo masuk ke nomor HP, itu sebenarnya sudah pelanggaran hukum karena sudah melanggar hak privasi orang, kalau itu benar memang dilakukan oleh operator atau orang yang tahu memanfaatkan nomor itu,” ujar Nizam.

“(Jika ada yang menemukan) saya kira tidak perlu ke sini, sudah kriminil itu. Kalau ada yang merasa dirugikan dengan cara seperti itu Kominfo sebagai regulator, (menyarankan) langsung saja ke Cyber Crime (kepolisian),” tegasnya.

Kata dia, jika nomor pelanggan digunakan untuk kepentingan lain tanpa izin yang bersangkutan, bisa dituntut secara perlindungan hukum, karena melanggar hak privasi pengguna.

Antara lain contoh pesan singkat berupa promo diterima wartawan Metrosulawesi pengguna nomor operator seluler milik PT Telkomsel yakni promo Happy Puppy (rumah karaoke) dan Zoya Hijab, beberapa waktu lalu. Pesan itu berisi konten program promo unit usaha Happy Puppy maupun Zoya Hijab.

Pihak Telkomsel yang coba dikonfirmasi melalui General Manager Telkomesl Palu, Sarjono mengatakan, kebijakan tersebut merupakan kebijakan Telkomsel pusat.

“Karena itu program dan kewenangannya di pusat,” sebut Sarjono kepada Metrosulawesi.

Terkait hal ini, Manager Corporate Communications Telkomsel Area Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan (Pamasuka) Rina Dwi Noviani, menyebut pihak Telkomsel memang menyediakan layanan digital advertising yang merupakan layanan pengiriman pesan komersial dalam bentuk iklan kepada pelanggan Telkomsel dalam bentuk teks, gambar, dan suara melalui berbagai saluran komunikasi.

Melalui layanan digital advertising, Telkomsel memfasilitasi seluruh industri dengan menyediakan solusi baru untuk beriklan secara masif dan tepat sasaran. Layanan digital advertising menawarkan berbagai macam konten informasi dan penawaran yang disesuaikan dengan profil pelanggan Telkomsel.

Untuk menyampaikan beragam konten tersebut, Telkomsel bekerja sama dengan media seller yang membantu memberikan solusi periklanan kepada perusahaan, merchant, atau brand management yang ingin beriklan.

“Dalam menjalankan aktivitas bisnis, termasuk dalam menyediakan layanan digital advertising, Telkomsel selalu comply terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” terang Rina melalui pesan Whats App.

Dia menyebut, layanan tersebut tidak melanggar hukum karena dianggap sama sekali tidak memberikan data pelanggan kepada pihak lain.

“Kalau kami sih operator ngga pernah share nomor pelanggannya Karena beberapa SMS yang munculnya lewat LBA (Location Based Advertising/Periklanan Berbasis Lokasi). Jadi kalau LBA itu pesan yang biasanya terlocation melalui base lokasi.”

Untuk diketahui, perlindungan hak pribadi dalam sebuah sistem elektronik telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Cakupan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut meliputi semua media elektronik termasuk layanan telekomunikasi. Data pribadi sebagaimana dimaksud termasuk nomor telepon genggam (handphone) pribadi yang mana penggunaannya harus seizin pemilik nomor.


Editor: Udin Salim

Berita Terkait