Thursday, 29 June, 2017 - 15:26

339 Kendaraan Plat Merah Pemkot Menunggak Pajak

Komisi II DPRD Sulawesi Tengah kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna mengetahui realisasi pendapatan dan hambatannya, sekaligus memaksimalkan potensi pajak yang ada. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Komisi II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya. Kali ini RDP digelar bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pada RDP itu terungkap 399 unit kendaraan plat merah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menunggak pajak. Berdasarkan data Bapenda rata-rata kendaraan itu menunggak di atas dua tahun, akibatnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tergarap dengan maksimal.

Dihadapan Komisi II, Kepala Bapenda Sulteng Abd Wahab Harmain mengapresiasi keinginan anggota dewan untuk membantu memaksimalkan pendapatan daerah. Pihaknya akan memberi data-data potensi PAD yang belum maksimal penggarapannya.

“Dari 399 unit kendaraan plat merah tersebut, sekitar 61 unit yang membayar sedangkan sisanya sampai hari ini masih menunggak,” tegas Abd Wahab, tanpa merinci nilai tunggakan kendaraan plat merah milik Pemkot tersebut.

Sampai bulan Mei 2017, dari Rp3,57 triliun target pendapatan daerah realisasinya sudah mencapai 45 persen atau Rp1 triliun lebih. Abd Wahab optimis hingga akhir tahun target pendapatan dapat direalisasikan sepenuhnya.

“Kami mengharapkan Komisi II mengawal obyek-obyek pajak yang kiranya bisa dimaksimalkan pendapatannya. Karena masih ada beberapa obyek pajak belum terjamah dengan baik,” harap Abd Wahab.

Untuk menggenjot PAD, anggota Komisi II meminta kepada Bapenda memberikan data obyek-obyek pajak yang butuh dikawal, termasuk menjelaskan alasan-alasan pengawalannya supaya anggota dewan mengetahui kendalanya.

“Berikan kepada kami data mengenai obyek pajak yang butuh pengawalan anggota dewan, supaya kami mengetahui langkah untuk memaksimalkan pendapatan tersebut,” ujar anggota Komisi II, Erwin Lamporo.

Begitupun diutarakan anggota Komisi II lainnya Nurbaya, selama ini dewan tidak bisa memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap sumber-sumber PAD disebabkan data yang tidak tersedia.

“Bagaimana bisa mengawasi kalau data tidak ada. Tolong berikan kepada kami obyek pajaknya dan nama-nama perusahaan supaya kami juga tahu apa yang mesti dilakukan,” tegas Nurbaya.

Selama ini politisi PKS itu melihat, Pemprov Sulteng dalam menyusun anggaran selalu kedodoran di sektor pendapatan, tetapi di sektor belanjanya selalu enak.

“Urusan belanja saja enak semua, giliran urus pendapatan sangat susah,” kesal Nurbaya.

Sementara itu Ketua Komisi II Lukky Semen mengatakan, Bapenda harus mengirim data realisasi pendapatan setiap tiga bulan, dengan begitu dewan juga mengetahui realisasi dan persoalan yang dialami petugas dilapangan dalam mencari sumber-sumber PAD.

“Terkait realisasi pendapatan mencapai 45 persen kami sangat mengapresiasi. Pencapaikan realisasi itu terhitung wajar karena tidak terlalu renda dan tidak terlalu tinggi. Saya yakin pada tri wulan tiga nanti pencapaiannya jauh lebih baik,” ujar Lukky.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.