Tuesday, 12 December, 2017 - 08:48

Camat Jadi Saksi Kasus Korupsi Anggota DPRD Parimo

Palu, Metrosulawesi.com - Camat Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, Abdul Kadir dan 8 orang lainnya dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan terdakwa oknum Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Basran N Maru. Camat Tinombo itu dihadirkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, Rabu (29/6/2016).

Abdul Kadir dalam keterangannya menyebutkan, bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui soal adanya bantuan rehabilitas Kantor Desa Ogoalas pada tahun 2013. Dirinya mendengar ada bantuan itu setelah mendapat informasi dari masyarakat dan ketika Jaksa memanggil dirinya sebagai saksi.

Bahwasanya, terdakwa menerima bantuan itu setelah terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Ogoalas. Pasalnya, menurut informasi bantuan itu diserahkan pada bulan Agustus 2013. Sementata terdakwa sudah mengundurkan dari Kepala Desa Ogoalas pada bulan Juli 2013. Bantuan berupa barang itu kata Abdul Kadir berasal dari provinsi, berupa semen, seng, besi, cat, tehel dan lain-lain.

Diketahui, bahwa Kejaksaan Negeri Parigi di Tinombo mendakwa oknum anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Basram N Maru melakukan korupsi senilai Rp 46.900.000.

JPU, Agus dalam dakwaannya mengatakan, bahwa Basram N Maru yang juga anggota DPRD Kabupaten Parimo itu menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek rehab Kantor Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo tahun 2013 karena kapasitasnya pada saat itu selaku Kepala Desa Ogoalas.

Ia menuturkan, proyek rehab Kantor Desa itu merupakan bantuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah yang disalagunakan oleh terdakwa Basram Maru

Bahwasannya, BPMPD Sulawesi Tengah sudah menyiapkan semua bahan bangunan untuk rehab tiga Kantor Desa dengan total anggaran senilai Rp 140. 700.000. Adalah Kantor Desa Dusunan, Desa Bainaa dan Kantor Desa Ogoalas. Namun yang bermasalah itu adalah bantuan untuk rehab Kantor Ogoalas yang anggarannya adalah senilai Rp 46.900.000.

Terdakwa menyalagunakan bahan bangunan itu untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk merehab Kantor Desa Ogoalas. Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara pada saat masuk tahap penyidikan. Meskipun demikian, perkara ini tetap lanjut, karena pengembalian kerugian negara itu tidak mempengaruhi hukuman terhadap terdakwa.

"Terdakwa dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor," katanya.

Editor : Syamsu Rizal

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.