Monday, 22 May, 2017 - 23:40

Capaian dan Rencana Kerja Pemprov Sulteng (1)

KONFERENSI PERS - Kadis Kesehatan Sulteng Anshayari Arsyad  (tengah) Kepala BPJS Cabang Palu Gerry Adhikusuma (kedua dari kiri) dan Direktur RS Undata dr Reny Arniwati Lamadjido (kedua dari kanan) pada pemaparan capaian kinerja 2016 dan rencana kerja 2017 di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 6 Desember 2016. (Foto : Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

2017, RS Undata Jadi Green Hospital

Palu, Metrosulawesi.com - Rumah Sakit (RS) Undata Palu akan mendapatkan kucuran anggaran yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi green hospital (rumah sakit hijau). Green hospital merupakan RS yang mengusung konsep pelayanan berbasis lingkungan untuk memberi kenyamanan bagi pasien.

Hal ini diungkapkan Direktur RS Undata dr Reny Arniwati Lamadjido saat pemaparan capaian kinerja 2016 dan rencana kerja 2017 di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 6 Desember 2016. Hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah Anshayari Arsyad  dan Kepala BPJS Cabang Palu Gerry Adhikusuma.

“Konsep green hospital sesuai dengan lokasi RS Undata yang baru cukup panas dan masih terlihat gersang. Mudah-mudahan mulai tahun depan 2017 sudah mulai pengerjaaan,” ujar  dr Reny.

Dia menjelaskan, green hospital ini merupakan salah satu rencana kerja RS Undata Palu yang akan diwujudkan tahun 2017. Konsep green hospital akan didukung pembangunan gedung menjadi lima lantai. Dibatasi lima lantai agar tidak mengganggu lalu lintas pesawat terbang.

Salah satu gedung nantinya akan menjadi center kardivaskular sehingga masyarakat yang mengidap penyakit jantung tidak perlu lagi dirujuk ke RS lain apabila ingin mendapatkan layanan medis lanjut.

“Jadi yang ingin katerisasi atau pemasangan ring/ cincin tidak perlu lagi dirujuk ke RS Dr Wahidin Makassar atau RS Harapan. Karena gedung baru itu nanti akan didukung fasilitas yang memadai untuk melakukan layanan medis tadi,” tuturnya.

Kata dr Reny, sebelumnya bahkan direncanakan RS Undata akan dilengkapi landasan helikopter untuk menunjang layanan cepat kepada pasien darurat/kritis. Namun setelah melalui pengkajian, area dan kontur tanah RS Undata tidak mendukung hal tersebut.
Dia mengharapkan dukungan semua pihak agar rencana pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai target.

“Alhamdulillah RS Undata juga mendapatkan dukungan penuh dari pak Gubernur dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan ini,” tandasnya.

Saat ini, RS Undata sebagai rumah skit pusat rujukan provinsi sedang menjalani akreditasi 15 pokja.

“Kami berharap lulus paripurna,” katanya.

Dia menjelaskan, RS Undata memiliki lima pelayanan unggulan yakni pelayanan hemodialisa, cardiag center, bedah saraf, bedah urologi, dan pelayanan medical dental care.

“Pelayanan Urologi misalnya, sekarang ada alat di Undata sehingga untuk batu ginjal tidak perlu operasi. Begitu juga pelayanan medical dental care, untuk kelainan rahang dan gigi,” katanya.

Pelaporan Layanan RS

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulteng Anshayari Arsyad  mengungkapkan, Gubernur Sulteng Longki Djanggola telah membentuk wadah pelaporan keluhan seputar layanan Rumah Sakit (RS) bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

“Telah dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) untuk menerima keluhan, kritik dan saran terkait layanan RS yang dirasakan masyarakat. Pengurusnya kemarin telah dikukuhkan Gubernur Sulteng. Wadah ini dibentuk agar masyarakat dapat terarah ketika merasakan adanya layanan rumah sakit yang tidak maksimal,” ujar Anshayari saat pemaparan capaian kinerja 2016 dan rencana kerja 2017 di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 6 Desember 2016.

Kata dia, BPRS siap menerima keluhan dari masyarakat yang menjadi pasien rumah sakit, baik di RS pemerintah maupun swasta se Sulteng. Namun keluhan yang dimaksud hanya yang bersifat non medis seperti pelayanan yang diberikan dokter atau perawat dan terkait fasilitas RS misalnya kekurangan tempat tidur pasien.

Nantinya, setelah mendapat laporan dari masyarakat, BPRS akan langsung menindaklanjuti kepihak RS terkait berupa pemberian saran atas keluhan yang ada.

“Jadi BPRS bukan eksekutor, hanya sekedar memberi saran kepada pemilik rumah sakit yang dilaporkan. Misalnya kalau RS Undata ke Gubernur Sulteng,” tutur Anshayari.

Meski dibentuk gubernur, Anshayari mengatakan BPRS merupakan lembaga independen dan bebas interpensi. Adapun pengurus BPRS terdiri dari perwakilan dokter senior, organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan Ikatan Dokter Indonesia Sulteng.

Bagi masyarakat yang ingin melapor dipersilakan datang ke Sekretariat BPRS di Dinkes Sulteng jl Kartini No. 11 Palu pada hari dan jam kerja. Ditambahkannya, kedepan diupayakan akan ada layanan hotline dan aplikasi berbasis web yang bisa digunakan masyarakat tanpa harus mendatangi Sekretariat BPRS Sulteng.

“Jadi untuk saat ini bagi masyarakat yang ingin melapor silakan datang langsung dulu ke Sekretariat BPRS. Nanti kalau hotline dan aplikasi itu sudah tersedia terserah masyarakat mau gunakan hotline atau datang langsung,” tandas Anshayari. (bersambung)


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.