Friday, 22 June, 2018 - 03:42

Delapan Kades di Buol Belum Bisa Dilantik

Sekretaris BPM–PD Kabupaten Buol, Syamsudin Bilau. (Foto : Agus Rioeh)

Diduga Terjadi Pelanggaran Waktu Pilkades Serentak

Buol, Metrosulawesi.com - Dari 39 desa yang menggelar pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Buol, terdapat 8 desa yang bermasalah karena dugaan kecurangan yang diduga dilakukan panitia pemilihan desa saat pelaksanaan pencoblosan. Sehingga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM–PD) Kabupaten Buol sementara waktu menunda pelantikan kepala desa tersebut.

Delapan desa yang bermasalah itu masing-masing, Desa Bokat 4 dan  Desa Tayadun di Kecamatan Bokat. Desa Mungonit dan Desa Kokobuka di Kecamatan Tiloan. Desa Melangato dan Desa Umu di Kecamatan Paleleh serta Desa Bulagidun Tanjung di Kecamatan Gadung dan Desa Lakea di Kecamatan Lakea.

Sekretaris BPM–PD Kabupaten Buol Syamsudin Bilau kepada Metrosulawesi belum lama ini mengakui jika terjadi masalah di 8 desa tersebut. Ia menambahkan, telah terjadi kecurangan yang dilakukan panitia pemilihan desa pada waktu pelaksanaan pencoblosan, yang disebabkan tidak adanya sosialisasi dan imbauan.

“Begitu pula terdapat masalah kartu keluarga dan KTP yang bermasalah, karena ada penduduk didesa lain pergi memilih ditempat yang bukan tempat asal penduduk tersebut, disamping dapat juga dirasakan sumber daya manusia panitia sangat terbatas,” katanya.

Ia menambahkan, penundaan pelantikan tersebut sesuai peraturan bupati nomor 19 tahun 2015, tentang pedoman pencalonan pemilihan, pengangkatan, pelantikan kepala desa serentak. Dimana pada umumnya belum dapat mereka laksanakan sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang ada. Sehingga pelantikan 8 kepala desa masih tertunda menunggu rapat koordinasi pembahasan dengan SKPD terkait, walaupun panitia telah mengirimkan alasan-alasannya. 

“Dan bagi kepala desa yang tidak bermasalah direncanakan akhir bulan September 2015 akan dilantik oleh Bupati Buol,” terangnya.

Syamsudin juga menambahkan, berdasarkan  peraturan Bupati Buol nomor 19 tahun 2015 dimana pedoman pemilihan, pengangkatan, pelantikan kepala desa secara serentak dan pemberhentian kepala desa dimana untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 1 Perda Kabupaten Buol nomor 2 tahun 2015, yang secara tehnis telah diatur dalam peraturan Bupati Buol. 

“Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari pemenuhan hak-hak desa untuk menyelenggarakan yang otonominya dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Sehingga pemilihan kepala desa di Kabupaten Buol berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pada pemilihan itu sendiri,” terangnya.

Sementara itu, Asisten I Kantor Bupati Buol Jupri Manto menambahkan, bahwa undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan Pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 34.  

Dikatakan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan juga dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, enetapan pemenang dan juga pada pemilihan kepala desa dibentuk panitia pemilihan kepala desa mulai bertugas dari penjaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang dimaksud.

Melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kades yang terpilih,dan melaporkan pelaksanaan pemilihan. Jupri Manto juga membenarkan, bahwa ada 8 kepala desa yang terpending pelantikannya karena bermasalah, sedangkan 31 kepala desa lainnya direncanakan akan dilantik oleh Bupati Buol akhir bulan September 2015.

 

Editor : Subandi Arya