Wednesday, 19 September, 2018 - 00:02

Gubernur Minta Aparat Desa Daftarkan Warga Miskin Program JKN-KIS

PEMDA TERBAIK - Tiga pemerintah daerah menerima piagam penghargaan sebagai yang terbaik dalam hal kriteria jumlah peserta JKN-KIS yang didaftarkan oleh Pemda, kelancaran pembayaran iuran, dan akurasi data. Piagam diserahkan pada penandatanganan PKS integrasi Jamkesda, di Hotel Mercure, Palu, Selasa, 19 Desember 2017. (Foto : Ist)

Sisihkan ADD Untuk Iuran Kesehatan

Palu, Metrosulawesi.com - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta aparat desa mendaftarkan warganya yang tidak mampu dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di BPJS Kesehatan. Menurut Longki, iuran pembayaran bisa diambil dari alokasi dana desa (ADD).

“Sisihkan (ADD) Rp70 sampai Rp80 juta untuk (pembayaran iuran) jaminan kesehatan untuk masyarakat desa,” kata Longki Djanggola pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama integrasi Jamkesda pemerintah kabupaten/ kota se Sulawesi Tengah, di Hotel Mercure, Palu, Selasa, 19 Desember 2017.

Perjanjian kerja sama ditandatangani antara BPJS Kesehatan selaku penyelenggara JKN-KIS dengan perwakilan bupati dan wali kota se Sulteng disaksikan Gubernur Sulteng Longki Djanggola. Menurut Gubernur, dana ADD di setiap desa cukup besar mencapai Rp1 miliar. Cukup mengalokasikan Rp70 sampai Rp80 juta setiap desa, maka masyarakat desa yang kurang mampu di desa bisa tercover program JKN-KIS.

Longki mengungkapkan, pihaknya segera menindaklanjuti dengan menyusun petunjuk teknis atau panduan mengenai jaminan kesehatan melalui ADD.

“Saya selaku gubernur akan berikan panduannya. Artinya membenarkan, mengizinkan Pemkab untuk selenggarakan jaminan kesehatan melalui dana desa,” katanya.

Menurutnya, penggunaan ADD untuk jaminan kesehatan warga tidak menyalahi aturan yang ada.

“Saya yakin ini tidak menyalahi (aturan) karena ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau semua dilaksanakan kabupaten kota se Sulteng, maka 2018 cakupan sudah lebih dari 90 persen,” jelas Longki Djanggola.

Khusus untuk kota Palu akan dibantu anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena pemerintah kota tidak mendapatkan ADD dari pemerintah pusat sehingga butuh pola lain dalam penganggarannya.

“Kita bisa patungan, dari provinsi bisa bantu. Bukan istimewakan Kota Palu, karena kami di provinsi memiliki kewajiban bantu Kota Palu sebagai ibu kota provinsi,” ujar Longki.

Hanya saja, dia mengingatkan kepada pemerintah kabupaten kota agar dalam praktiknya di lapangan nanti harus selektif terhadap warga yang berhak dibantu melalui ADD tersebut. Bantuan tersebut tidak berlaku bagi warga yang mampu dan yang sudah memiliki jaminan kesehatan seperti ASN.

”Harus akurasi data sehingga tidak terjadi duplikasi,” katanya.

Pada sisi lain, Gubernur juga meminta kepada BPJS Kesehatan agar mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Begitu juga pembayaran klaim rumah sakit juga harus tetap diperhatikan oleh BPJS Kesehatan.

Sementara terkait perjanjian kerja sama integrasi Jamkesda pemerintah kabupaten/kota se Sulawesi Tengah, Gubernur meminta ditindaklanjuti sehingga target cakupan kepesertaan semesta bisa tercapai sebelum Desember 2018.

“Saya harap BPJS masing-masing daerah dapat terus berkoodinasi secara intens dengan instansi terkait salah satunya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 8 tahun 2017. Sebagai leading sector untuk mendata penduduk yang belum memiliki NIK untuk didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS. Saya menyadari bahwa di Sulteng masih banyak penduduk yang belum memiliki NIK, saya kira bukan hanya di Sulteng secara nasional memang masih banyak ditemukan. Namun demikian saya berharap masing masing bupati walikota sedikit lebih proaktif,” harap Longki.

Deputi Direksi Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Lisa Nurena yang hadir pada acara itu mengungkapkan, BPJS Kesehatan terus berupaya mencapai amanat cakupan semesta selambatnya pada 31 Desember 2018. Salah satunya dengan perjanjian kerja sama integrasi Jamkesda pemerintah kabupaten/ kota se Sulawesi Tengah.

“Hal ini perlu dukungan dari segenap masyarakat Indonesia melalui prinsip gotong royong yaitu peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang kurang mampu. Dengan demikian melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

BPJS Kesehatan mencatat sampai dengan 15 Desember 2017, jumlah peserta JKN-KIS se Sulawesi Tengah adalah sebanyak 2.133.849 Jiwa atau 74,66% dari jumlah penduduk Sulawesi Tengah berdasarkan data Dinas Kependudukan dan catatan Sipil semester I tahun 2017.

“Dan dengan ditandatanganinya perpanjangan kerja sama ini maka cakupan kepesertaan Provinsi Sulawesi Tengah per 1 Januari 2018 nanti menjadi 2.174.192 jiwa atau 76,07 (persen) dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Lisa Nurena.

Adapun jumlah peserta yang diintegrasikan oleh Pemerintah Daerah se Sulawesi Tengah ke Program JKN-KIS per 1 Januari 2018 adalah 243.231 jiwa.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah se Provinsi Sulawesi Tengah atas komitmen yang tinggi dalam mendukung terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Khususnya Kabupaten Buol yang telah mencapai Universal Health coverage 96,25 persen dari jumlah penduduknya. Banggai saat ini menuju Universal Health coverage awal tahun 2018,” kata Lisa Nurena.


Editor : Udin Salim

Tags: