Tuesday, 17 January, 2017 - 21:12

Gubernur Sulteng: Stop Pungutan Sekolah

Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Kapolda Bersihkan Internal Dulu

Palu, Metrosulawesi.com - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menegaskan tidak boleh lagi ada yang melakukan pungutan liar (pungli) di sekolah meski berdalih kesepakatan pihak sekolah dengan orang tua siswa.

“Ini masih ada pungli di sekolah SD, SMP, SMA. Sudah jelas dilarang pungli tetap ada saja, dengan alasan klasik yaitu kesepakatan para orang tua. Padahal sama, pungli juga, berbungkus dibalik kesepakatan, tetap tidak boleh,” ungkap Longki Djanggola.

Penegasan itu disampaikan Gubernur pada pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) tingkat provinsi di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Jumat 16 Desember 2016. Gubernur mengukuhkan 82 orang Satgas Saber Pungli yang dipimpin Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Dwi Setiadi.

Irwasda didampingi tiga wakil ketua yakni Inspektur Inspektorat Daerah Sulteng, Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sulteng, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng serta dua sekretaris masing-masing Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng dan Sekretaris Inspektorat Daerah Sulteng. Satgas Saber Pungli terdiri dari unsur Polri, TNI, Kejati, pejabat SKPD Pemprov Sulteng, termasuk tiga rektor yakni Rektor Untad, Rektor Unisa dan Rektor IAIN Palu, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng.

Mengenai pungutan liar di sekolah, Longki berpesan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Ardiansyah Lamasitudju yang hadir sebagai salah satu Satgas yang dikukuhkan agar melaksanakan pengawasan agar tidak ada lagi pungutan liar di sekolah.

“Tolong Pak Kadis, apalagi nanti 1 Januari 2017,  SMA sudah ada di wilayah kita (pengelolaan dialihkan dari kabupaten/ kota ke provinsi). Tidak boleh ada pungli,” katanya.

Terkait kekhawatiran kekurangan anggaran untuk membiayai operasional di sekolah, gubernur mengatakan akan tetap diupayakan, tapi bukan dengan pungutan liar.

“Dicarikan jalan keluar yang lain kalau ada tambahan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan di SMA,” jelas Longki Djanggola.

Gubernur mengatakan, sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri, sektor pendidikan adalah satu satu dari tujuh area yang diwanti-wanti karena rawan pungutan liar. Karena itu, Satgas Saber Pungli yang baru dikukuhkan agar mengawasi sektor tersebut.

Enam lainnya yang juga rawan pungli, adalah area perizinan, kepegawaian, dana hibah dan bantuan sosial, dana desa, pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa.

Pada sektor perizinan, misalnya, Longki tak ingin ada lagi keluhan masyarakat dan penguasaha bahwa ada  praktik pungli yang tidak sesuai dengan aturan.

“Yang dilantik (sebagai salah satu anggota Saber Pungli) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Satun Pintu. Ibu Sandra (Sandra Tobondo), tolong benahi ke dalam dulu sebelum Anda punya kantor saya obok-obok dari luar,” Longki mengingatkan.

Kemudian yang juga rawan praktik pungli adalah dana hibah dan bantuan sosial. Sejumlah SKPD Pemprov Sulteng, kata dia memberikan dana hibah dan bansos seperti BPKAD, Biro Kesra, Dinas Sosial dan berbagai SKPD yang lain. Longki meminta kepada semua kepala SKPD yang memberikan bansos dan dana hibah agar tidak melakukan praktik yang melanggar hukum.

Begitu juga di kepegawaian dan dana desa, harus dihentikan segala bentuk pungli yang memalukan.

”Ada kepala BPMPD. Hati-hati dana desa Ibu Maya (Maya Malania Noor), karena dana desa begitu besar, besar pengaruhnya, besar jumlahnya,” jelasnya.

Begitu juga pada pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan di Puskesmas, pembuatan KTP dan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan, yang juga rawan adalah pengadaan barang dan jasa.

“Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi tentang pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam instruksi tersebut Pemda diperintahkan untuk menghentikan praktik pungli, sosialisasi secara massif terhadap layanan bebas pungli dan secara khusus diminta melakukan pengawasan terhadap area yang berpotensi terjadinya pungli, khususnya pada tujuh area tersebut,” kata mantan bupati Parigi Moutong itu.

Selain tujuh area yang rawan pungli tersebut, Longki juga sempat menyebut Dinas Perhubungan.

“Saya kasih contoh paling kecil di kabupaten kota, khususnya di Perhubungan. Tolong yang jaga pos di Perhubungan itu sangat memalukan. Uang dilempar sopir truk, bagaimana harga diri sebagai petugas Perhubungan mau memungut uang yang dilempar sopir, kenek truk maupun kendaraan roda besar itu. Dimana harga diri, seperti itu dibersihkan, begitu juga instansi lain, jangan lagi ada yang memalukan,” katanya.

Lebih lanjut Gubernur Sulteng dua periode itu mengatakan, pungutan liar harus dicegah dan dihentikan karena merusak segi-segi birokrasi dan pelayanan. Satgas Saber Pungli ini dibentuk atas banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat maupun pelaku usaha terkait dengan mahalnya pelayanan.

Dia menyebutkan, Saber Pungli adalah satu dari lima program reformasi hukum disamping pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, STNK, PBKB, dan SKCK, relokasi Lapas, serta perbaikan layanan hak-hak paten.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Ardiansyah Lamasitudju seusai pengukuhan mengatakan, siap melaksanakan instruksi gubernur terkait pemberantasan pungli di sekolah di semua tingkatan yakni SD, SMP, dan SMA.

Ditanya soal gaji guru honorer yang selama ini dibayarkan melalui pungutan kepada orang tua siswa, Kadis mengatakan akan mencari jalan keluar. Dia berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai penggajian guru honorer. Diketahui, sekitar 3.000 guru honorer yang harus diberikan intensif setiap bulan.

Satgas di Kabupaten/ Kota

Sementara itu, Gubernur juga meminta kepada kabupaten/ kota se Sulteng agar Desember ini juga sudah membentuk Satgas Saber Pungli sesuai pedoman dari Mendagri.

“Kalau ada kabupaten kota yang sudah terlanjur membentuk Satgas Saber Pungli yang tidak sesuai dengan petunjuk Mendagri, diminta kepada para bupati/ walikota menyesusaikan dengan surat Mendagri. Jika memungkinkan Desember, kabupaten kota sudah dikukuhkan semua,” katanya.

Kepada kepala SPKD, Longki juga mengingatkan agar berusaha memberantas pungli di lingkungan masing-masing sebelum menindak instansi lain. Sebab, kata dia jika ada SKPD yang kedapatan melakukan pungli, maka kepala SKPD dan kepala unit masing-masing juga akan ikut bertanggung jawab.

“Sebelum periksa pungli di tempat lain, periksa dulu di instansi dan unit masing-masing. Apakah sudah clear sesuai protap dan sesuai perundang-undangan,” katanya.

Pantauan Metrosulawesi, sejumlah pejabat tidak hadir dalam pengukuhan Satgas Saber Pungli tingkat provinsi ini dan hanya diwakili seperti Danrem 132 Tadulako, Kajati Sulteng dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Begitu juga tiga bupati yakni Bangkep, Buol dan Morowali tidak hadir.

“Saya maklumi karena ada dua (Buol dan Bangkep) yang Plt (pelaksana tugas) dan satu mungkin karena ada Menteri Perhubungan akan ke Morowali,” kata Longki.

Sementara Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Rudy Sufahriadi yang ditanya soal Satgas Saber Pungli yang baru saja dikukuhkan irit komentar.

“Saya membersihkan diri sendiri dulu, baru keluar,” singkat jenderal bintang satu itu.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Bintang Delapan