Sunday, 19 November, 2017 - 14:54

Jelang Sidang Gugatan Prabowo, Ulama Madura Surati MK

Puluhan Ulama Pesantren Madura ketika mengeluarkan fatwa kepada umat Islam agar memilih pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli lalu. (Foto : indofakta.com)

Jakarta, MetroSulteng.com - Jelang sidang perdana gugatan kubu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa terkait dugaan kecurangan Pilpres 2014 lalu, sejumlah kiai yang tergabung dalam Forum Ulama Pesantren Madura, Jawa Timur, mengirim surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Surat yang dikirim hari ini, ditujukan ke Ketua MK, Hamdan Zoelva disertai tembusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI.

Sidang perdana gugatan pasangan Prabowo-Hatta sendiri, akan digelar pada Rabu, tanggal 6 Agustus. Dugaan kecurangan itu sendiri, menurut kubu Prabowo-Hatta, juga terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Nah, menyikapi persoalan ini, sejumlah ulama di Madura, yang diwakili delapan kiai, menandatangani surat yang ditujukan ke MK. Tujuannya memberi dukungan kepada MK, agar bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya.

Delapan kiai itu antara lain, Pengasuh Ponpes An Nuqoyah Guluk-Guluk Sumenep, KH Abd Muqsith Idris, KH Taufiqurrahman (Ponpes Mathlabul Ulum Jambu, Sumenep), KH Ali Karrar Shinhaji (PP Misdar Lenteng Proppo Pamekasan), KH Jazuli Nur (PP Nur Amanah Bangkalan).

Kemudian KH Moch Syamsul Arifin dari Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, KH Buchori Makshum (Ponpes Al-Islami Torjun Sampang), KH Mahrus Abd Malik (Ponpes Al-Ihsan Jranguan Sampang), dan KH Nuruddin A Rahman (Ponpes Al-Hikam Burneh Bangkalan).

"Kami ulama pesantren di Madura, merasa terpanggil untuk memberi dukungan moral ke MK agar bisa menegakkan hukum seadil-adilnya," ujar Pengasuh Ponpes Misdar Lentenf Proppo Pamekasan, Madura, KH Ali Karras Shinhaji di Surabaya.

Diakui Kiai Misdar, saat Pilpres yang digelar 9 Juli lalu, ada 14 kabupaten dan kota di Jawa Timur, yang ditengarahi melakukan kecurangan. "Nah, mencermati maraknya kecurangan ini, terutama di 14 daerah di Jatim, MK harus adil demi tercapainya Pemilu yang jujur dan adil," sambung dia dikutip Merdeka.com.

Menurut para ulama Madura sendiri, Pemilu yang bersih terletak pada kedaulatan rakyat secara utuh dan menyeluruh. "Sehingga, untuk membuktikan Pemilu bersih dan adil itu, sangat bergantung pada keputusan MK yang independen dan konstitusional"

"Kenapa begitu (keputusan yang adil)? Tujuannya agar Indonesia, khususnya Jatim dan Madura, bisa tetap aman dan kondusif. Harapan kami, semoga MK bisa menjalankan konstitusi secara objektif dan konsisten," tandas dia.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.