Saturday, 29 April, 2017 - 19:48

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Kas Pemda Poso Kosong

Bupati Poso, Darmin Sigilipu. (Foto : Dok Metrosulawesi)

"Kami siap kapan pun untuk duduk bersama mencari solusi mengenai hal ini sebab kami tidak mau masalah ini berlarut-larut, kan cuma Rp5 milar," - Ellen Pelealu, Ketua DPRD Poso -

Pengelolaan Keuangan Daerah Semrawut, Dana Desa belum Dibayar

Poso, Metrosulawesi.com - Pemerintah Kabupaten Poso, hingga saat ini belum juga mencairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua dari APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016 untuk 26 desa di daerah itu, senilai Rp5 miliar.

Namun pemkab setempat berjanji baru akan membayarkan dengan dana APBD Perubahan 2017, demikian keputusan rapat dengar pendapat (hearing) DPRD Poso dan Wabub Poso Samsuri yang berlangsung tertutup di ruang sidang utama DPRD Poso, Jumat 17 Maret 2017.

Wakil Bupati Poso Samsuri yang ditemui usai pertemuan itu membenarkan tunggakan ADD 2016 tersebut dan mengatakan baru akan direalisasi pada APBD Perubahan 2017.

Jumlah dana ADD yang belum dibayarkan kepada 26 desa itu sekitar Rp5 milar. Karena itu Pemkab Poso akan segera melakukan penghitungan anggaran perubahan 2017 untuk mengakomodasi kebutuhan dana ADD untuk 26 desa tersebut, ujarnya.

Menurut Samsuri, penyebab belum terbayarnya ADD untuk 26 desa tersebut adalah karena terlambatnya alokasi dana bagi hasil 2016 dari pemerintah provinsi dan pusat senilai Rp17 miliar lebih ke Pemda Poso dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Poso 2016 hanya terealisasi sekitar 60 persen.

Menurut dia, keterlambatan turunnya dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan pusat itu memang sudah biasa terjadi setiap tahun.

Anggota DPRD dr. Syamsu Alam mengaku, dalam paripurna eksekutif dan legislatif itu,  Wabub sempat mengakui jika kas daerah Poso saat ini dalam keadaan kosong. "Saat dicerca anggota dewan soal kas daerah, akhirnya Wabub mengakui jika kas daerah Poso kosong," ungkapnya yang ditemui usai sidang paripurna.

Untuk mempertanyakan kekosongan kas daerah itu, sejumlah anggota dewan berencana membentuk panitia khusus (pansus) pengelolaan keuangan daerah.

"Ada wacana pebentukan pansus yang tidak hanya meminta keterangan eksekutif soal ADD itu, tapi pengelolaan keuangan Pemda Poso yang selama ini terkesan semrawut," tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Poso Elen Ester Pelealu yang dihubungi terpisah mengaku, pertemuan tertutup itu memutuskan bahwa Pemkab Poso harus membayarkan pada anggaran perubahan 2017, namun pihak DPRD berupaya jika bisa dapat dibayarkan tanpa menunggu APBD Perubahan 2017.

Namun untuk membayarkan sebelum APBD Perubahan, menurut Elen, harus ada aturan yang menjadi payung hukum.

"Keputusannya itu, dibayarakan pada anggaran perubahan 2017, memang tadi ada juga yang usul agar dibayarkan secepatnya tanpa menunggu perubahan anggaran, tapi harus ada payung hukumnya," tutur Elen.

Menurut Elen, ada tiga penyebab belum terbayarnya dana ADD kepada 26 desa itu yakni dana bagi hasil dari pusat senilai Rp17 M belum turun pada tahun 2016, dan dana bagi hasil provinsi belum turun serta realisasi PAD tidak mencapai sasaran.

DPRD Poso, kata Ellen, terus berusaha mencari solusi agar ADD kepada 26 desa itu bisa segera dicairkan.

"Kami siap kapan pun untuk duduk bersama mencari solusi mengenai hal ini sebab kami tidak mau masalah ini berlarut-larut, kan cuma Rp5 milar," katanya.

Sebelumnya pada Kamis (16/3) menerima kunjungan 26 kepala desa yang datang mempertanyakan perihal ADD 2016 yang belum juga dibayarkan.

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala desa mengungkapkan akibat lambatnya pembayaran dana tersebut, mereka berutang kepada pihak ketiga yang telah bekerja dalam pembangunan fisik di desa.

Para kepala desa mendatangi DPRD karena upaya mereka untuk memperjuangkan hal ini ke pihak eksekutif tidak mendapatkan sambutan yang memuaskan.

Berdasarkan pertemuan dengan para kepala desa tersebut, DPRD Poso kemudian memanggil Bupati Poso Darmin A. Sigilipu untuk hearing namun diwakili Wakil Bupati serta beberapa pejabat pemkab.

Bupati Tidak Bisa Jalankan Pemerintahan dengan Baik

Kekosongan kas keuangan yang dialami Pemda Poso itu ternyata selama ini telah dirasakan warga Poso. Roda ekonomi diwilayah bekas koflik itu berjalan stagnan. Sebab perputaran ekonomi Poso selama ini mengandalkan perputaran uang dari gaji pewagai, pekerjaan proyek dan alirana dana desa.

"Kami rasakan sekali hampir satu tahun ini ekonomi lesuh, daya beli rendah," ujar Iksan, salah satu warga Poso.

Sementara Andi, salah satu pelaku ekonomi di Pasar Poso mengakui, dalam setahun ini dagangannya dipasar sepi pembeli. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan pemerintahn sebelumnya yang ekonomi berjalan stabil.

"Pembeli di pasar Poso ini sepi sekali pak, untung-untung sehari kita bisa untung seratus ribu, kalau dulu sehari bisa untung lima ratus ribu," ujar pedagang pbarang pecah bela itu saat ditemui.

Salah satu pengamat ekonomi di Poso saat diminta komentarnya mengaku, kelambatan ekonomi di Poso karena Pemda Poso dibawah kepemimpinan Darmin  Sigilipu  tidak bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. (***)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.