Friday, 22 June, 2018 - 09:51

Kasus PD Sulteng: Mantan Plt Dirut Tidak Membuat Lpj

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Asisten II Bidang Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Elim Bunga Somba sebagai saksi dalam perkara korupsi yang mendakwa mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pembangunan Sulteng, Henning Mailili di Pengadilan Negeri Palu, Rabu, 21 Februari.

Majelis Hakim Ketua, Ernawaty Anwar yang didampingi Darmansyah dan Jult Mandapot masing-masing Hakim anggota memberikan kesempatan kepada JPU untuk menanyakan kepada saksi Elim Somba bersama saksi lainnya.

JPU, Asmah minta penjelasan kepada Elim Somba terkait dengan alasan pembekuan PT Pembangunan Sulteng dan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng kepada PT Pembangunan Sulteng.

Elim Somba menjelaskan, bahwa PT Pembangunan Sulteng sempat dibekukan pada tahun 2015 karena ada masalah internal yang harus diselesaikan dimana pada saat itu adanya kinerja yanh kurang kondusif. Kemudian Plt Dirut juga membuat laporan pertanggungjawaban (Lpj) dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD Sulteng.

"Karena Dirut tidak mengindahkan untuk membuat Lpj pengelolaan dana tersebut, akhirnya RUPS untuk membekukan sementara PT Pembangunan Sulteng," ujarnya.

Elim menuturkan, PT pembangunan Sulteng itu berawal dari Perusahaan Daerah (Perusda) Sulteng. Pada tahun 2013 terjadi transisi dari Perusda ke PT Pembangunan Sulteng. Dana penyertaan modal itu selalu ada sewaktu Perusda. Namun karena tahun 2013 itu terjadi transisi, sehingga dana tersebut ditahan. Pasalnya, tahun 2012 sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal. Sehingga, kalau sesuai Perda itu, setiap tahun PT Pembangunan Sulteng mendapat dana penyertaan modal.

"Kalau sesuai Perda ya demikian, tetapi faktanya saya tidak tahu," ujarnya.

Elim juga menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan dana penyertaan modal itu ada mekanismenya, dimana ada kewajiban untuk membuat rancangan kegiatan untuk mengelolah dana penyertaan modal tersebut. Dana penyertaan modal juga sudah ada persentasinya. Untuk investasi bisnis itu senilai 60 persen, dan untuk operasional perusahaan termasuk gaji direksi, komisaris maupun pegawai perusahaan lainnya senilai 40 persen.

Terkait dengan pengunduran diri Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Sulteng, Ichsan Loulemba saat itu pihaknya mengetahui karena ada disposisi dari Gubernur segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengisi jabatan Dirut. Setelah itu, pihaknya mendapat surat dari Komisaris Utama untuk menunjuk Henning Mailili sebagai Plt Dirut. Bahwasannya, saat itu Henning Mailili menjabat Direksi Keuangan. Nah, tidak lama kemudian pihaknya mendapat tembusan surat-surat dari Komisaris terkait tidak adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada surat dari Dinas Pendapatan terkait tidak lengkapnya Lpj pengelolaan dana penyertaan modal PT Pembangunan Sulteng.

Olehnya, Plt Dirut PT Pembangunan Sulteng saat itu di panggil. Beliau datang. Sehingga disampaikan agar memperbaiki laporannya. Namun hal tersebut tidak di indagkan. Setelah di surati lagi, tetapi tidak ada respon dari Henning Mailili.

"Secara umum saat itu, kami mendapat informasi bahwa laporannya belum lengkap. Bahkan sempat kami memberikan format laporan pertanggungjwaban penggunaan APBD. Tetapi tidak dilalukan oleh terdakwa," ujarnya.

Diketahui, bahwa Plt Dirut PT Pembangunan Sulteng, Henning Mailili didakwa telah melakukan korupsi dana penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng tahun 2015 senilai Rp969.819.210.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ariati dan Asmah dalam dakwaannya menyebutkan, bahwa terdakwa Henning Mailili saat itu menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pembangunan Sulteng dan juga sebagai Plt Dirut PT Pembangunan Sulteng. Bahwasanya, terdakwa Henning Mailili saat itu menjabat Plt Dirut PT Pembangunan Sulteng karena Ichsan Loulemba mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Sulteng.

Dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa pada tahun 2015 silam, PT Pembangunan Sulteng mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng senilai Rp2,4 miliar. Kemudian dari jumlah anggaran tersebut, terdakwa Henning Mailili mengelolah sendiri dana tersebut tanpa melibatkan staf keuangan maupun komisaris. Terdakwa Henning Mailili mengelolah sendiri dana penyertaan modal tersebut mulai dari pencairan dana, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabkan dana penyertaan modal tersebut tidak pernah pencatatan atau pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Penggunaan dana tersebut juga tidak berdasarkan rancangan anggaran kegiatan perusahaan (RAKP) maupun rencana anggaran biaya (RAB) perusahaan yang menyebabkan pemanfaatan dana tersebut tidak terarah dan tidak memiliki dasar hukum.

Dalam dakwaan juga menyebutkan bahwa Komisaris PT Pembangunan Sulteng, Helmy D Yambas dan Komisaris Utama, Muhammad Hajir Hadde disebutkan dalam perkara dugaan korupsi  yang mendakwa Henning Mailili terdapat kelebihan pembayaran gaji seluruhnya senilai Rp112.500.000.

Bahwasanya, perbuatan terdakwa Henning Mailili terdapat kerugian negara senilai Rp 969.819.210 atau setidak-tidaknya menguntungkan diri sendiri terdakwa Henning Mailili senilai Rp 857.319.210, dan menguntungkan orang lain yakni Muhammad Hajir Hadde dan Helmy Yambas seluruhnya senilai Rp112.500.000.

Helmi D Yambas seharusnya menerima gaji selama 20 bulan senilai Rp60 juta. Karena gaji Komisaris perbulan adalah senilai Rp3 juta. Namun yang diterima oleh Helmy D Yambas adalah senilai Rp148.500.000. Sehingga, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp88.500.000.  Sedangkan, Muhammad Hajir Hadde seharusnya menerima gaji selama 20 bulan senilai Rp68 juta. Karena gaji Komisaris utama perbulan adalah senilai Rp3.400.000. Namun yang diterima oleh Hajir Hadde adalah senilai Rp92 juta. Sehingga, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp24 juta.          


Editor: Udin Salim