Thursday, 18 January, 2018 - 09:32

Kepala Daerah Harus Punya Peran Strategis Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan

FOTO BERSAMA - Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri SH saat foto bersama kepala daerah se Indonesia dalam acara Rapat Kordinasi (rakor) Pelaksanaan City Sanitation Summit (CSS) XVII di ruang pertemuan Four Points Sheraton Makassar, Selasa, 12 Desember 2017.  (Foto : Humas Pemkot)

Palu, Metrosulawesi.com - Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri SH menghadiri Rapat Kordinasi (rakor) Pelaksanaan City Sanitation Summit (CSS) XVII di ruang pertemuan Four Points Sheraton Makassar, Selasa, 12 Desember 2017. Rakor ini membahas persiapan pelaksanaan CSS XVII Tahun 2017 termasuk agenda Musyawarah Nasional III Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi).                                                    

Dalam rakor tersebut, Kepala daerah sebagai penentu kebijakan di wilayahnya masing-masing memiliki peran strategis untuk mewujudkan pemabngunan lingkungan berkelanjutan. Apalagi saat konsep sustainable environment diperkenalkan ke publik, diantaranya green economy dan blue economy.

Keduanya adalah konsep pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi dengan meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan. Bahkan blue economy menjadi konsep pembangunan dengan zero emission. Ikut pula mendampingi asisten III Pemkot Palu, Muhlis A Umar, Kepala BLH dan Kebersihan Kota Palu, Ramli Usman. Sedangkan Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo hadir sebagai perwakilan Pemda se-Indonesia.

Dikutip dari tribunmakassar.com, pada acara tersebut, Dirjen Cipta Karya KemenPUPR, Sri Hartoyo mengapresiasi bupati dan walikota yang sudah maupun baru bergabung ke dalam Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi atau yang dikenal dengan nama AKKOPSI.

Kepedulian ini mengindikasikan bahwa negara Indonesia sudah menuju ke arah negara maju karena para pimpinan daerahnya sudah mulai memikirkan pelayanan dasar, termasuk sektor sanitasi.

"Pelayanan sanitasi tidak dapat dipisahkan dari pelayanan air minum, karena pada hakikatnya kedua sektor tersebut bersifat saling mendukung satu sama lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak," ucapnya.

Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, capaian sanitasi dan air minum di Indonesia ternyata masih berada di urutan ketiga terbawah, hanya berada di atas Kamboja dan Timor Leste, serta sangat jauh berada di bawah negara tetangga terdekat yaitu Singapura (100% layanan) dan Malaysia (lebih dari 90% layanan), berdasarkan data WHO-UNICEF tahun 2015.

Berdasarkan data BPS, pada akhir tahun 2016, capaian akses layak di Indonesia baru mencapai angka 76,1% untuk sanitasi yang meliputi 67,2% akses sanitasi layak dan 8,9% akses sanitasi dasar sedangkan untuk air minum capaiannya sebesar 71,14%.

Pemerintah terus mendorong peningkatan akses sanitasi dan air minum melalui berbagai pendekatan, antara lain penyediaan infrastruktur utama, peningkatan pelayanan infrastruktur berbasis masyarakat, serta pengaturan dan pembinaan kepada pemerintah daerah.

"Kami menyadari bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi dan air minum tidak bisa ditangani sendiri. Dibutuhkan dukungan lintas sektor baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun dukungan lembaga donor, swasta, masyarakat serta mitra pembangunan lainnya," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada semua pihak untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar penanganan sanitasi dan air minum dapat diselesaikan dengan efektif secara bersama-sama.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.