Thursday, 29 June, 2017 - 15:09

Komitmen Gubernur Soal BUMD PI 10 Persen Dipertanyakan

ILUSTRASI - Gubernur Longki saat ditanya kapan pembentukan BUMD sebagai salah satu syarat PI 10 persen, justru mengarahkan wartawan menanyakannya kepada Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng, Muh Masykur. (Grafis : Metrosulawesi)

Longki: Tanya Sama Masykur Saja Yah..

Palu, Metrosulawesi.com - Desakan terhadap Gubernur Sulawesi Tengah, H Longki Djanggola untuk memperjuangkan hak masyarakat atas Participating Interest (PI) 10 persen PT Donggi Senoro Liquid Natural Gas (DSLNG) semakin meluas.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Rakyat Sulteng Menggugat meminta Gubernur Longki serius memperjuangkan PI 10 persen apabila masih mempunyai komitmen membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Pasalnya, jumlah produksi PT DSLNG saat ini sudah mencapai 2,2 juta ton per tahun, dengan estimasi harga jual di Jepang dan Korea Selatan US$3-6 per MBBTU (Milion Metric Britis Thermal Unit), dimana 10 persennya dari penjualan itu mencapai Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun. Harusnya jumlah itu milik masyarakat Sulawesi Tengah.

Menurut Ketua Front Rakyat Sulawesi Tengah Menggugat (FRSM), Adi Priyanto saat jumpa wartawan Rabu 10 April 2017 mengatakan, sebagai orang nomor satu di Sulawesi Tengah, komitmen Gubernur Longki dipertanyakan karena sejauh ini tahapan mendapatkan PI 10 persen sebagaimana tertuang dalam Permen ESDM No 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi belum satupun dijalankan.

PI 10 persen kata Adi, adalah besaran maksimal 10 persen pada Kelompok Kerja Sama (KKS) yang wajib ditawarkan oleh PT DSLNG pada BUMD atau BUMN, dengan tujuan meningkatkan peran serta daerah dan nasional.

Keraguan Adi atas tidak komitmen Gubernur memperjuangkan PI 10 persen semakin kuat, karena pertemuan antara Gubernur dengan menteri ESDM dan SKK Migas beberapa waktu lalu hingga saat ini belum memberi dampak. Bahkan BUMD yang menjadi syarat pengelola PI 10 persen juga belum ada tanda-tanda segera dibentuk.

Berdasarkan peraturan menteri, kepemilikan saham BUMD dan PI 10 persen tidak bisa diperjualbelikan, dialihkan atau dijaminkan. Artinya PI 10 persen tidak bisa diberikan kepada pihak lain di luar BUMD.

“BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusda yang sahamnya 100 persen milik Pemda,” tegas Adi.

Begitupun diutarakan Direktur Celebes Institute, Adriany Badrah, dorongan PI 10 persen murni untuk kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan kelompok tertentu atau partai tertentu, karena PI 10 persen merupakan hak masyarakat Sulawesi Tengah.

“Ini adalah dorongan yang positif kepada Gubernur, tidak ada muatan politis atau kepentingan kelompok tertentu di dalamnya kecuali kepentingan masyarakat. Karena melalui PI 10 persen Pemda mempunyai dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Adriani.

Adriani merasa heran bila kemudian Gubernur merasa dikritisi dengan hal ini. Seharusnya Gubernur terbantukan, karena dorongan masyarakat sangat luas, dan itu dapat dijadikan acuan bagi Gubernur memperjuangkan hak masyarakat.

Dirinya merasa heran bila kemudian Gubernur menilai pihak-pihak yang mendorong PI 10 persen dianggap gagal paham. Padahal dukungan itu untuk menguatkan gubernur meraih hak mayarakat.

“Ini yang gagal paham siapa,” tegasnya.
 
Hal senada diungkapkan Pimpinan LPS HAM Sulawesi Tengah, Fandi. Seharusnya kata Fandi, Gubernur mencontoh daerah dengan keterbatasan sumber daya alam tetapi mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya.

Padahal lanjutnya, melalui PI 10 persen banyak hal yang bisa dibangun di Sulawesi Tengah, bahkan pendidikan dan kesehatan dapat diakses masyarakat secara gratis. Sayangnya, potensi besar di depan mata itu belum bisa digarap maksimal oleh Gubernur.

Sementara itu, Gubernur Longki yang dikonfirmasi terkait prasyarat PI 10 persen PT DSLNG tersebut, tidak memberikan jawaban yang kongkrit. Ditanya kapan pembentukan BUMD sebagai salah satu syarat PI 10 persen, Gubernur justru mengarahkan wartawan menanyakannya kepada Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng, Muh Masykur. 

“Tanya sama Masykur saja yah,” tulis Gubernur via WathsApp.

Sesuai Permen 37 tahun 2016, pembentukan BUMD merupakan syarat utama PI 10 persen. Sayangnya pembentukan BUMD hingga detik ini belum dilaksanakan, sebab untuk membentuknya harus melalui Perda yang dibahas bersama DPRD.

Muh Masykur kepada sejumlah media mengakui bahwa DPRD belum pernah menerima usulan Ranperda mengenai pembentukan BUMD khusus menangani PI 10 persen.
 
“Dalam Permen itu sangat jelas Gubernur mengkoordinir, menyiapkan dan menunjuk BUMD penerima penawaran PI 10 persen. Sayangnya belum ada Rancangan Perda mengenai pembentukan BUMD itu,” tegasnya.
 

Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.