Wednesday, 28 June, 2017 - 12:02

Kontrakan Rumah Pasha Dibayar APBD, Legislator Desak Pemkot Tidak Membayar

ILUSTRASI - Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said. (Grafis : Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Diam-diam Pemkot rupanya menganggarkan dana untuk rumah kontrakan Wakil Walikota (Wawali) Palu, Sigit Purnomo Said. Hal itu langsung diprotes oleh anggota DPRD Kota Palu. Legislator itu meminta agar anggaran kontrak rumah itu tidak dibebankan ke APBD.

“Rumah dinas wakil walikota itu sudah ada di jalan Balai Kota Palu Selatan. Tidak perlu ngontrak lagi,” kata Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H Basatu, Rabu 11 Januari 2017.

Seperti diketahui, sejak terpilih bersama Walikota Hidayat dan tinggal di Palu, Sigit Purnomo yang akrab disapa Pasha itu lebih memilih mengontrak perumahan elit bernilai Rp1 miliar lebih di kompleks Citraland Palu di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.

Ridwan mengatakan, kontrakan pribadi Pasha di kompleks hunian elit Citra Land, tidak boleh dibebankan atau dibayar lewat APBD Kota Palu, karena dapat menjadi masalah dalam penggunaan anggaran daerah.

"Pemkot Palu jangan membayar kontrakan pribadi Wakil Walikota Sigit Purnomo, di kompleks hunian elit Citra Land di kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore," pinta Ridwan.

Pada saat rapat asistensi anggaran di DPRD Kota Palu kata Ridwan, Pemkot Palu malalui Bagian Rumah Tangga dan Umum di Sekretariat Pemkot Palu enggan mengakui penggunaan dana APBD untuk membayar kontrakan hunian wakil walikota Sigit Purnomo Said. Namun, setelah DPRD menelusuri, mengkaji dan evaluasi secara seksama adanya dugaan penggunaan APBD, Bagian Umum dan Rumah Tangga Pemkot Palu, akhirnya mengakui adanya penggunaan APBD untuk membayar kontrakan rumah wakil walikota itu.

"Kami pernah dipanggil atau diundang makan oleh bagian umum dan rumah tangga Setda Pemkot Palu atas hal itu, namun kami menolak. Mereka telah membohongi kami karena awalnya tidak mengakui adanya penggunaan APBD," kata politisi Partai Hanura itu.

Di bagian lain, pihaknya juga mendesak agar Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomor Said tidak menggunakan anggaran daerah  membayar atau melunasi kontrakan rumah, karena bukan rumah dinas.

Ia menilai, kontrakan pribadi Sigit Purnomo Said tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah atau keuangan daerah, sehingga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.

Kota Palu katanya, masih membutuhkan banyaknya sarana prasarana dan infastruktur, yang harus dilengkapi dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat, ketimbang membiayai kepentingan pribadi.

Berbeda dengan Ridwan, Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Erfandi Suyuti justru berpendapat lain. Menurut dia, penggunaan dana APBD untuk membayar biaya kontrakan rumah wakil walikota itu dibenarkan dalam aturan.

“Itu dibolehkan. Karena rumah dinas wakil walikota itu kan masih digunakan sebagai kantor. Karena itu, Pemda  perlu menganggarkannya,” kata Erfandi.

Dalam aturan katanya, Pemda berkewajiban memberikan fasilitas tempat tinggal kepada pejabat seperti Walikota dan Wakil walikota. Sayangnya, saat ini rumah dinas untuk wakil walikota masih digunakan sebagai kantor oleh salah satu SKPD. Oleh karena itu, sebagai gantinya wakil walikota untuk sementara dikontrakkan rumah.

Erfandi mengaku belum tahu berapa jumlah anggaran yang disiapkan untuk membayar kontrakan rumah wakil walikota pada APBD 2017. Yang pasti untuk tahun 2016 lalu, anggaran yang disiapkan sebesar Rp4 juta per bulan. (din/bs)

Wawali: Tak Perlu Dibesar-Besarkan

Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Said menyesalkan adanya Informasi yang keliru tentang besaran sewa rumah kontrakan yang dinilai bahwa tidak berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya.

“Informasi ini ngaco dan tidak sesuai dengan fakta, kontrakan apa yang sebesar Rp1 miliar. Datanya dari mana? Coba kalau memberi informasi kepada masyarakat itu harus yang akurat,” kata Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Said, Rabu 11 Januari 2017.

Sebelumnya tersiar kabar, kontrakan rumah Wakil Walikota Palu itu dibayarkan oleh APBD dengan besaran Rp1 miliar per tahun.

Sigit mengungkapkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Walikota tentunya dirinya harus difalisitasi dengan adanya rumah jabatan. Namun rumah jabatan itu telah ditempati oleh dinas pertanian yang kemudian dirinya harus tinggal di rumah kontrakan.

“Sebaiknya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan karena pemerintah wajib untuk menyediakan rumah jabatan untuk kepala daerah dan hukumnya wajib dan tidak disebutkan besaran angkanya berapa,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakannya penempatan rumah jabatan itu wajib untuk digunakan sebagaimana fungsinya. Kalau memang ada kekeliruan katanya, kenapa nanti sekarang baru dibicarakan tidak pada saat dinas pertanian menempati rumah jabatan itu.

“Jadi kalau pun seandainya belum ada rumah jabatan, pemerintah wajib menyediakannya, apakah dengan membeli atau mengontrak itu adalah kewajiban. Kemudian kalau pun dikontrak, apa benar jumlahnya 1 miliar? Kontrakan apa sebesar itu mending beli rumah saja,” ketusnya.

Setelah dilantik, kata Sigit, tidak ada penganggaran tentang itu di tahun berjalan. Olehnya tindakan untuk mengontrak rumah itu harus dilakukan karena dirinya tidak mempunyai rumah di Palu melainkan di Jakarta.

“Mestinya DPRD lah yang harusnya menindak lanjutinya sebelum masalah ini timbul. Dalam hal ini dengan adanya kepala daerah baru, maka rumah jabatan itu haruslah disikapi sebelumnya, saya berharap DPRD dapat sejalan dengan pemerintah bukan menjadi musuh pemerintah karena kita pada dasarnya sama, dipilih oleh rakyat,” paparnya.

Sigit juga mengungkapkan sewa kontrak rumah di Citraland yang ditempatinya selama enam bulan itu dengan besaran kontrak Rp60 juta per bulan itu telah dibayarkan dengan melalui swakelola dimana dirinya yang mencarikan uang sewa itu sendiri.

“Kalau dikatakan adanya penganggaran di tahun 2017 coba silakan cek saja. Ini ngarang dan tidak berkualitas, kalau ingin tahu silakan dicek saja. Namun saya pastikan tidak ada penganggaran tentang itu,” imbuhnya. (*)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.