Monday, 20 August, 2018 - 13:09

Legislator Minta Penegak Hukum Usut Pungli Honorer

Ibrahim Hafid. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Sekretaris Fraksi Nasdem Ibrahim Hafid meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pungutan liar (Pungli) oleh Forum Honorer  Sulteng (FHS) kepada beberapa tenaga honor KI. Forum ini diduga telah memintai biaya honorer K1 sebesar Rp 3,5 juta perorang tahun 2014, namun hingga kini SK tak juga turun.

Ibrahim Hafid menegaskan, harus ada langkah maju yang dilakukan oleh penegak hukum terkait soal pelanggaran-pelanggaran itu.

“Kalau hal ini sudah terindikasi pelanggaran pidana maka seharusnya pihak yang dirugikan sudah harus melakukan pelaporan,” kata Ibrahim Hafid dihubungi melalui ponselnya, Kamis (19/5/2016).

Ibrahim mengatakan, untuk pengusutan pelanggaran ini pihak berwenang sudah mesti melakukan pengusutan tanpa harus membutuhkan lagi pengaduan dari pihak yang dirugikan.

”Jadi ini bisa kedua-duanya, yang pertama informasi publik yang sudah melalui media harusnya pihak penegak hukum sudah melakukan penangkapan kerena ini telah terjadi pelanggaran hukum,” katanya.

Lanjut Ibrahim, terkait pelanggaran ini, pihak yang berwenang tidak boleh lakukan pembiaran dan harus diproses.

“Tidak boleh ada pembiaran soal-soal hukum seperti itu karena kalau ini dibiarkan bisa dimungkinkan ke depannya akan ada peluang-peluang korban baru lagi, dan saya mengimbau kepada orang yang merasa dirugikan melakukan pelaporan dan kepada pihak penegak hukum mem follow up pemberitaan yang sudah berkembang di media dalam hal ini di publik,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Fraksi Nasdem, Nasution Camang. Dia mengatakan, pungutan yang diduga dilakukan oleh forum tersebut kepada sejumlah honorer KI selaku pembayar kemudian dijanjikan SK-nya akan segera keluar merupakan pelanggaran dan sudah sepatutnya pihak berwenang perlu melakukan penuntutan.

“Menurut saya, pihak terkait harus menuntut ini, karena ini sudah merupakan penipuan dan tidak lagi termasuk delik aduan, jadi langsung saja diusut,” kata Nasution, Sabtu (10/5/2016).

“Kalau dia hanya lisan itu bisa menimbulkan fitnah dan rentan terjadi mapulasi di dalamnya karena tidak ada bukti atau edaran tertulis terkait hal itu, sehingga berpeluang menumbulkan ada mafia di dalam yang memainkan itu,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, pungli diduga terjadi dalam pengurusan tenaga honorer K1 di Kota Palu. Dana itu untuk membiayai akomodasi Palu-Jakarta PP, guna pengurusan SK (surat keputusan) di Menpan Pusat. Ironi, karena sampai saat ini SK-nya tak kunjung tiba.

“Saya telah membayar sebesar dua juta. Malah, ada sebagian teman saya telah membayar lunas sebesar Rp3,5 juta. Dan tempat kita melakukan pembayaran saat itu di Musalah Balitbangda Provinsi,” kata sumber Metrosulawesi yang minta namanya tidak disebutkan, Kamis 21 April.

Dana itu kata sumber itu, dibayarkan kepada Forum K1 Sulteng pada tahun 2014 lalu. 

“Merekalah yang mengurusnya ke Jakarta. Dan mereka juga dijanjikan bahwa nama-nama yang tercatat ini sudah net SK-nya akan keluar,” kata sumber itu.

Sayangnya kata sumber itu, sudah hampir dua tahun berlalu, SK yang dijanjikan tidak turun. Sumber itu mengaku sedikit keberatan dengan pembayaran yang dipatok sebesar Rp3,5 juta per orang.

“Kita tidak pernah dimintai dana sesuai keikhlasan. Kalau memang kemanisan hati, lalu kenapa kita dimintai dan dipatok tiga juta setengah. Kalau memang 50 ribu atau 100 ribu rupiah, okelah kita masih bisa kumpul. Ini kita dimintai sebanyak Rp3,5 juta untuk pembiayan tranportasi mereka berangkat ke Jakarta,” jelas sumber itu.

Ketua Forum K1 Sulteng, Irfan Tajani yang pernah dikonfirmasi soal pungutan Rp3,5 juta per orang itu, membantah hal itu.

“Jadi untuk soal dana sekitar tiga juta setengah itu sama sekali tidak ada. Saya tidak tahu dan saya cuman terima uang untuk biaya transportasi dari Palu ke Jakarta untuk memediasi teman-teman agar bisa diperjuangkan, khusus Kategori I,” jelas Irfan.

Irfan mengaku tidak pernah menerima uang sebanyak itu dan tidak tahu persoalan itu.

“Saya tidak pernah menerima uang. Dan saya ini bingung itu uang apa, serta untuk anggaran yang sekitar tiga juta setengah saya tidak tahu itu siapa. Itu bukan saya. Dan saya sama sekali tidak tahu menahu soal itu,” ungkap Irfan.


Editor : Syamsu Rizal

Berita Terkait