Sunday, 23 September, 2018 - 22:29

Mabes Polri Copot Kapolres Banggai

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. (Foto: Ist)

Jakarta, Metrosulawesi.com – Mabes Polri akhirnya mencopot Kapolres Banggai, AKBP Heru Pramukarno. Pencopotan itu dilakukan agar Heru bisa fokus menjalani pemeriksaan yang dilakukan Propam.

Kabar pencopotan Kapolres Banggai itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Jakarta kepada wartawan, Sabtu 24 Maret 2018.

"Hari ini saya mendapatkan informasi dari Asisten SDM, kapolresnya dicopot untuk pemeriksaan lebih lanjut dari Paminal, Propam," ujar Setyo Wasisto.

"Dicopot dulu untuk dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Ada indikasi pelanggaran. Tidak sesuai prosedur," tambah Setyo.

Setyo mengatakan, berkaitan dengan pembubaran acara zikir ini, Kapolda Sulteng juga sudah diperiksa Propam.

"Kapolda sudah diperiksa," ujar Setyo.

Sehari sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri untuk menyelidiki bentrok warga dengan aparat dalam eksekusi pembebasan lahan di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, pada Senin 19 Maret lalu.

“Saya memerintahkan untuk investigasi menyeluruh terhadap internal Polri dan juga pemerintah daerah manakala pemerintah daerah mau melakukan pembebasan-pembebasan lahan seperti itu supaya memberikan solusi kepada masyarakat. Berikan solusinya dulu, baru lakukan langkah-langkah pembebasan lahan,” kata Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin di halaman Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 23 Maret 2018.

Wakapolri menegaskan Tim Propam Mabes Polri akan memeriksa Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen I Ketut Argawa. Jenderal bintang satu itu akan dimintai keterangan terkait adanya laporan pembubaran paksa ibu-ibu yang sedang berzikir oleh polisi, saat proses eksekusi lahan Tanjung Sari tersebut.

Penyelidikan tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran polisi dalam pengamanan eksekusi lahan di wilayah itu. 

Syafruddin mengatakan eksekusi lahan memang didasari putusan pengadilan. Tapi menurut dia, polisi setempat semestinya juga berkeadilan terhadap warga. 

"Ini sebenarnya keputusan pengadilan tapi kan walau putusan pengadilan, sudah ada ketetapan hukum, tapi kan aparat harus menegakkan hukum yang berkeadilan," ujar Syafruddin. (*)