Thursday, 20 September, 2018 - 06:51

Ombudsman Sulteng Desak Walikota Palu Hentikan Reklamasi

Logo Ombudsman RI. (Grafis : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Melalui Surat 0416/SRT/0017.2014/PLU.04/X/2014 Ombudsman Sulteng mendesak Walikota Palu, Rusdy Mastura untuk menghentikan reklamasi teluk Palu. Berdasarkan investigasi dan laporan pengaduan masyarakat, Ombudsman Sulteng menemukan indikasi maladministrasi dalam pelaksanaan reklamasi teluk Palu yang dilakukan oleh   PT. Yaury Property Investama.

Dari siaran persnya (2/11), ada lima poin indikasi maladministrasi pada pelaksanaan reklamasi teluk palu.

Pertama, sesuai Keputusan Walikota Palu Nomor : 650/2288/DPRP/2012 tangal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Lokasi pembangunan sarana Wisata di kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, pada Point ketiga huruf c diktum Memutuskan/Menetapkan disebutkan bahwa peruntukan lokasi hanya untuk pembangunan sarana wisata serta sarana pendukungnya dan tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan lain, hal itu bertentangan Izin pelaksanan Reklamasi Nomor ; 520/3827/Disperhutla yang diterbitkan pada tangal 23 Desember 2013 yang menyebutkan Rencana peruntukan lokasi sebagai Pembangunan Kawasan Central Busines Equator Commerce Point.

Kedua, tidak ada diamanatkan dalam Perda No. 16 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Palu yang mengalokasikan ruang untuk reklamasi atau mendeliniasi kawasan reklamasi pantai pantai Teluk Palu. Hal ini mengindikasikan terjadinya penyelundupan Hukum dalam pelaksanan kegiatan tersebut.

Ketiga, pada diktum Mengingat Perda No. 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu tidak mencantumkan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolan Wilayah Pesisir yang dijadikan landasan hukum dalam pengelolan pesisir pantai.

Keempat, Pada Pasal 39 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu bahwa Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan yang belum terbangun disepanjang Teluk Palu ditetapkan kurang lebih 100 meter dari titik pasang tertingi air laut.

Kelima, sesuai surat Kementerian kelautan dan Perikanan Noomor B.821/KP3K.3/IV/2014 tanggal 16 April 2014 menyebutkan bahwa Menteri Kelautan dan perikanan u.p Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, belum pernah menerima dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pengajuan Rekomendasi untuk pelaksanan reklamasi Pantai Teluk Palu, sehingga rekomendasi terhadap reklamasi tersebut belum pernah diterbitkan. Padahal, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri, mengingat luasan Reklamasi Pantai Teluk Palu 38,33 Ha.

Dari lima poin tersebut, Ombudsman Sulteng memberikan saran untuk segera menghentikan proses pelaksanan Reklamasi Pantai Teluk Palu yang dilaksanakan oleh PT. Yaury Property Investama guna menghindari masalah hukum dan Lingkungan yang diakibatkannya serta mereview kembali seluruh dokumen pelaksanan Reklamasi Pantai Teluk Palu dan menyesuaikannya dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.