Friday, 22 June, 2018 - 09:57

P3D Guru dan Dikmen, Hidayat Pertanyakan Kesiapan Dikbud Provinsi

Penjabat Wali Kota Palu, H Mohammad Hidayat Lamakarate. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com – Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengalihan tanggung jawab pendidikan menengah tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi, termasuk dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dimintai pendapatnya, Penjabat Wali Kota Palu H Mohammad Hidayat Lamakarate menegaskan, bahwa seluruh SMA/SMK yang didirikan Pemerintah Kota Palu juga akan diserahkan ke Disdikbud Provinsi.

Tetapi, Hidayat mempertanyakan kesiapan Disdikbud provinsi untuk menangani SMA/SMK dengan alasan yang tidak dia jelaskan.

“Persoalannya apakah mereka (Dikbud provinsi) mampu?, tapi yang jelas mereka pasti akan tetap berkoordinasi dengan kabupaten kota,” ujar Hidayat, Senin (25/1/2016).

Ditanya soal berkurangnya jumlah beban anggaran oleh Pemkot Palu, kata Hidayat pengalihan tersebut tidak akan berdampak pada keuangan pemkot, pasalnya anggaran pendidikan berasal dari pemerintah pusat, dan tentunya akan langsung diserahkan ke Disdikbud Provinsi.

Sementara itu Kadisdikbud Kota Palu Sadly Lesnussa, saat ditanya berapa jumlah guru dan sekolah SMA/SMK sederajat di Kota Palu dia mengaku tidak hafal jumlahnya. Menurut dia, yang jelas batas akhir penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Dikmen adalah 2 September 2016.

“Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian P3D,” kata Sadly.

Kepala Bidang Dikmen Disdikbud Kota Palu, Rustam Akas mengatakan, terkait dengan itu kata dia pastinya Disdikbud provinsi akan melakukan pendataan dan menghitung kembali segala sesuatunya.

“Pasti mereka akan menghitung kembali itu, apakah nanti akan dibahas pada rapat anggaran perubahan atau bagaimananya,” katanya.