Friday, 22 June, 2018 - 10:02

Pajak Kost Alami Penurunan

ILUSTRASI - Tarif pajak kost-kostan di Palu alami penurunan. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Bidang Pendapatan 1 Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palu, Herman Farid mengatakan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, ada beberapa sektor yang mengalami perubahan tarif pajak, salah satunya  pajak kost di Kota Palu yang mengalami penurunan.

“Sebelumnya, pajak kost dikenakan 10 persen, turun menjadi  tujuh persen,” kata Herman di Palu beberapa waktu lalu.

Menurut Herman, penurunan pajak kost dilakukan setelah adanya sosialisasi dengan pemilik kost se Kota Palu pada 2015.

“Umumnya, harga sewa kost di Kota Palu hanya mampu menyetor pajak dengan jumlah demikian,” ungkapnya.

Selain itu, kata Herman, pajak untuk restoran kategori B yakni warung makan, kedai kaki lima juga mengalami perubahan.

“Persentase nilai pajak restoran kategori B sebelumnya bervariasi antara 3- 6 persen. Namun dalam  Perda perubahan ini, nilainya kini menjadi seragam yaitu enam persen,” katanya.

"Berbeda dengan kategori A yaitu restoran atau rumah makan. Nilainya tetap 10 persen dari omset bulanan,"jelasnya.

Kata dia, ada beberapa kategori yang ditetapkan sebagai pedoman rumah makan tersebut masuk kategori A atau B.

“Kalau kategori A adalah restoran  yang menyiapkan menu lengkap. Sedangkan kategori B, adalah warung makan di pinggir jalan, kedai, warung  di kaki lima. Misalnya seperti warung coto, meskipun disebut warung,  tidak bisa dimasukkan dalam kategori B,” katanya.

Pada sektor pertambangan Galian C, Herman mengatakan Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palu menargetkan penghasilan pajak pada sektor ini sebesar Rp12 Miliar.

“Ada beberapa sektor mengalami kenaikan persentase pajak, diantaranya persentase nilai pajak mineral bukan logam (galian C) dari  tujuh persen menjadi 12,5 persen dalam setiap transaksi pemuatan,” ungkapknya.

Kata dia, kenaikan persentase pajak ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

“Perubahan tarif pengenaan pajak galian C tersebut dilakukan untuk menyesuaikan harga pasaran lokal,” katanya. 

Herman mengungkapkan, penetapan persentase pajak galian C juga dilakukan untuk menyesuaikan pengenaan nilai pajak galian c yang ditetapkan Kabupaten Donggala.

"Donggala dan Palu prinsipnya berdekatan secara geografis. Makanya kita menyesuaikan," katanya.

Perubahan nilai pajak galian c, kata Herman, diharapkan mendongkrak penerimaan pajak dari sektor ini.

“Sebab tahun ini, kami menargetkan pajak galian c sebesar Rp12miliar. Pajak ini pada tahun 2017 hanya terealisasi Rp11miliar lebih," jelasnya.