Thursday, 21 June, 2018 - 10:54

Pemkot Tolak Bayar Rp 25 M Tuntutan PT Global

ILUSTRASI - Uang. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Masalah yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dengan PT Global Daya Manunggal terus berlanjut. Mediasi kedua antara Pemkot Palu dengan PT Global Daya Manunggal di Pengadilan Negeri Palu gagal, Senin (16/2).

Pemkot Palu tetap menolak segala putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diajukan oleh perusahaan tersebut.

Diketahui, Pemkot Palu dihukum untuk membayar hutang kepada PT Global Daya Manunggal. Pembayaran itu sekaitan dengan proyek pembangunan jembatan IV.

Hal itu tertuang dalam putusan Badan Abitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor:258/V/ARB-BANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 antara PT Global Daya Manunggal dan Pemkot Palu.

Jumlah yang harus dibayar Pemkot Palu kepada PT Global Daya Manunggal hingga kini mencapai Rp25 miliar. Jumlah itu terdiri dari hutang pokok sebesar Rp 14,9 miliar, ditambah denda keterlambatan pembayaran hingga 30 Agustus 2014 sejumlah Rp 10 miliar.

“Mediasi kedua hari ini antara pelawan (Pemkot Palu) dan terlawan (PT Global Daya Manunggal) dinyatakan gagal oleh hakim. Kami menganggap putusan arbitrase tersebut ceroboh,” jelas Ketua Tim Kuasa Hukum Pemkot Palu, Andi Rifai di Pengadilan Negeri Palu.

Andi menjelaskan, kecerobohannya terletak pada perjanjian arbitrase yang dilakukan PT Global.  Menurutnya, masuk berperkara di pengadilan arbitrase ada dua caranya. Pertama perjanjian arbitrase dibuat saat ada masalah. Kedua perjanjian arbitrase dibuat setelah ada masalah.

“Dalam pokok perjanjian pertama antara Pemkot Palu dan PT Global, penyelesaian sengketanya ketika ada masalah di Pengadilan Negeri Palu, bukan di pengadilan banding. Kemudian dalam perjanjian proyek waktu ada masalah, perjanjian pokok ini diamandemen, dari Pengadilan Negeri Palu ke pengadilan banding,” ungkapnya.

Artinya, kata Rifai, perjanjian arbitrase itu terjadi setelah ada masalah. Rifai menjelaskan, jika perjanjian arbitrase dibuat setelah ada masalah, maka menurut pasal 9 A Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) harus memenuhi beberapa syarat.

“Syarat yang paling penting adalah harus ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat tentang siapa arbiternya, sekretaris arbiternya dan biaya abitrasenya,” jelasnya.

Rifai melanjutkan dari segi formalitas perkara, dalam Pasal 9 B dikatakan jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka pemeriksaan tersebut batal demi hukum.

“Batal demi hukum tersebut adalah kata undang-undang. Kami tidak pernah diajak untuk menentukan secara bersama, tidak ada persetujuan dari kami,” jelasnya.


Editor : Syamsu Rizal