Thursday, 14 December, 2017 - 14:28

PNS Dominasi Korupsi di Sulteng, Kepala Desa Urutan Kedua

ILUSTRASI - Korupsi di Sulteng. (Grafis : Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di wilayah hukum Sulteng terus digalakkan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Paling banyak yang menjadi terdakwa adalah para PNS sebanyak 18 orang, Kepala Desa (Kades) sebanyak 13 orang dan kontraktor sebanyak 8 orang.

Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, Lilik Sugihartono kepada Metrosulawesi, Senin, 12 Juni mengatakan, perkara korupsi yang sudah masuk di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu sejak Januari hingga 12 Juni 2017 sudah tercatat 37 register perkara dengan jumlah terdakwa sebanyak 39 orang. Bahwasanya, dari 37 perkara itu, sudah ada 12 perkara yang sudah putus. Tetapi bukan berarti incrah, masih ada yang melakukan upaya hukum lain, semisal ajukan banding maupun kasasi.

"Dari 12 perkara yang sudah putus di tingkat Pengadilan Tipikor Palu semuanya terbukti melakukan korupsi," ujarnya.

Selain yang sudah putus, ada pula yang masih dalam proses persidangan, dan ada juga yang baru mau di sidangkan. Terutama perkara-perkara yang baru dilimpahkan ke Pengadilan dari Kejaksaan.

Lilik menuturkan, jabatan para PNS yang terjerat kasus korupsi yang sudah masuk di Pengadilan Tipikor Palu itu diantaranya Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sekretaris Desa (Sekdes), Sekretaris Daerah (Sekda) Kepala Bidang dan Kepala Sekolah. Tiga di antara PNS tersebut terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Sulteng. Kemudian ada sejumlah Kepala Desa (Kades) yang melakukan korupsi dana Desa maupun dana bantuan bedah rumah untuk warga yang tidak mampu.

Catatan Metrosulawesi, bahwa perkara korupsi yang paling banyak kerugian negaranya adalah perkara korupsi dana proyek Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari APBN tahun 2013. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) proyek tersebut senilai Rp 11,2 miliar lebih. Kemudian temuan kerugian negaranya senilai Rp 6,6 miliar lebih.

Adalah empat orang yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, yakni Mansyur Lanta selaku mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut, Eko Juliantoro selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK), dan Conni Katiandagho selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), serta Syamsul Alam selaku rekanan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, bahwa empat terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Terdakwa Mansur Lanta dihukum 9 tahun penjara, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 530 juta, terdakwa Conni dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti senilai Rp180 juta subsidair 6 bulan penjara. Sementara terdakwa Eko Juliantoro dihukum 4 tahun 6 bulan penjara, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti senilai Rp 30 juta subsidair 2 bulan penjara. Kemudian Direktur PT Karya Lestari Raya Syamsul Alam dihukum 4  tahun penjara, dan senilai denda Rp 200 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Putusan perkara Tipikor terhadap terdakwa Mansyur Lanta selama 9 tahun penjara merupakan putusan tertinggi selama tahun 2017 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu. Selain itu putusannya bervariasi, paling ringan adalah putusan satu tahun penjara.


Editor : Udin Salim

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.