Saturday, 29 April, 2017 - 19:48

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Polemik Kepemilikan Pulau Bala-Balakang Ditempuh Jalur Hukum

Tim pemprov Sulbar saat menemui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan I Kemendagri, Enda Kastanya di Hotel Grand Senyiur, Kaltim. (Foto : Ist)

Balikpapan, Metrosulawesi.com – Polemik soal kepemilikan Pulau Bala-balakang antara Kaltim dengan Sulbar, akhirnya mendorong pemerintah Sulbar untuk menemui pemerintah Kaltim.

Kepala Bagian Pemerintahan Mamuju, Ali Rahma dalam siaran persnya kepada Metrosulawesi mengungkapkan, polemik kepemilikan pulau balak-balakan mengemuka setelah pulau tersebut tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2106 RTRW Kabupaten Paser, Kaltim, pasal 40 poin C butir 6 tertulis Kepulauan Balabalagan.

Menurut Ali Rahman, tim pemprov Sulbar yang berangkat ke Kaltim dipimpin langsung Karo Pemerintahan Abd. Wahab Hasan Sulur bersama Perwakilan Pemkab Mamuju untuk melakukan klarifikasi ke Pemprov Kaltim.

Tim pemprov Sulbar yang belum sempat bertemu pihak Pemprov Kaltim yang berhak memberikan penjelasan, kemudian menemui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan I Kemendagri, Enda Kastanya yang juga sedang berada di Kaltim,  di Hotel Grand Senyiur, Kaltim untuk meminta kejelasan terhadap kisruh Pulau Balabakang, Mamuju Sulbar.

Kepada Kasubdit Toponimi dan Kodefikiasi dan Data Wilayah I Kemendagri,  Enda Kastanya,  Wahab Hasan Sulur tujuan dari kunjungan tersebut  berdasarkan arahan dan Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu untuk melakukan klarifikasi mengenai Pulau Bala-balakang yang tercantum dalam Perda RTRW Kaltim.

Dikemukakan, salah satu bukti nyata kepemilikan Pemprov Sulbar atas pulau tersebut dilihat dari sejarah dan peta peninggalan Belanda. Tidak hanya itu, Pulau Bala-balakang masuk dalam wilayah Sulbar juga tercantum dalam kopian arsip negara, bahkan dalam UU Pembentukan Sulbar, Pulau Bala-balakang juga tercantum didalamnya.

Lebih lanjut Wahab menyampaikan, Provinsi Sulbar merupakan provinsi termuda kedua setelah Kalimantan Selatan yang memulai pembangunan dari titik nol. Sangat disayangkan, sikap dan tindakan Pemprov Kaltim mengklaim salah satu daerah milik Sulbar, apalagi Kepulauan Bala-balakan kaya akan potensi  Sumber Daya Alam.

“Kasian sekali kita, baru membangun daerah, dan ada potensi yang ingin dikelola tiba-tiba ada permasalahan seperti ini,” bebernya.

Mendengar maksud dan tujuan dari Tim Pemprov Sulbar, Enda Kastanya menyampaikan Solusi untuk segera menempuh jalur perundang-undangan serta mengumpulkan data-data akurat untuk memperkuat posisi Pemprov Sulbar atas kepemillikan  daerah tersebut, karena sesuai  data dan  fakta hukum yang ada, sudah jelas Pulau Bala-balakang memang milik resmi Pemprov Sulbar.

“Saya berharap, persiapkan saja apa yang harus menjadi data pendukung untuk memperkuat argumen, karena kalau gugusan itu memang dikelola dengan baik, dalam arti Kepedulian Pemprov  Sulbar tehadap gugusan itu, walaupun secara geografis bisa kita lihat pulau tersebut lebih dekat dari Kaltim,” tutur Enda.

Enda juga  menerangkan, Pulau Balabalakang sudah dikukuhkan dan telah terdaftar ke PBB sejak 2013 lalu, dimana daerah yang dimaksud masuk dalam wilayah Sulawesi Barat. la juga mempertanyakan upaya apa saja yang telah dilakukan Pemprov Sulbar terhadap pulau tersebut, dukungan apa saja yang telah diberikan apakah berupa bantuan anggaran serta dukungan kepada masyarakat.

“Data data tersebut penting sebagai data pendukung bahwa Pulau Bala-balakang memang merupakan wilayah Sulbar,” tegas Enda.

Kepala Bagian Pemerintahan Mamuju, Ali Rahman menyampaikan, wewenang penuh seutuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, selaku penentu kebijakan dari bagian-bagian daerah NKRI. tetapi, ia sangat menyesali permasalahan yang telah terjadi.

“Sangat lucu wewenang kan ada di pusat tetapi kok bisa seperti ini, kami kasihan bu masyarakat kami sudah bagus tiba-tiba seperti ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada berupa peta belanda pada tahun 1682 merupakan fakta kongkrit. Tidak hanya itu, ia tegas membantah jarak tidak menjadi tolak ukur kepemilikan suatu daerah.

“Persoalan bukan jauh dekat, memang wilayah orang yah wilayah orang,” tandas Ali.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.