Thursday, 21 June, 2018 - 10:03

PPDB Sistem Zonasi, Orang Tua Diimbau Segera Urus KK

Ansyar Sutiadi. (Foto: Dok Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.com - Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SD dan SMP terus digencarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palu. PPDB sistem zonasi tahun ini akan lebih diperketat, dengan memeriksa Kartu Keluarga (KK) orang tua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah yang telah ditentukan oleh zonasi (domisili tempat tinggalnya).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Ansyar Sutiadi mengatakan KK ini adalah dokumen kependudukan yang bisa disinkronkan dengan program pendidikan seperti program Indonesia Pintar dan program lain. 

“Apabila orang tua belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mendaftar ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, jika telah memiliki bukti kepengurusan dokumen, silahkan ditunjukan ke panitia PPDB yang ada di sekolah agar bisa diproses, minimal ada bukti kepengurusannya,” jelas Asnyar melalui ponselnya, Kamis, 29 Maret 2018. 

Ansyar mengatakan KK ini adalah salah satu syarat untuk PPDB, karena sistem zonasi pada PPDB adalah berdasarkan kewilayahan, yang dibuktikan dengan KK.

“Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Palu, agar dapat mengurus dokumen kependudukanya atau Kartu Keluarga (KK), karena dokumen ini akan dibutuhkan lagi pada program-program pendidikan lainnya dan juga bisa menjadi bukti ke petugas PPDB di sekolah,” ujarnya.

Ansyar mengatakan jangan sampai masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan mendaftarkan anaknya di PPDB.

“Jangan sampai nantinya tiba masa dan tiba akal, karena dokumen kepedudukannya akan di periksa secara ketat oleh petugas PPDB,” imbuhnya.

Ansyar mengatakan dokumen pendidikan sangat penting, karena bukan hanya diperlukan pada PPDB, tetapi juga sangat diperlukan untuk kebutuhan lainnya. 

“Pemberlakuan pemeriksanaan KK ini telah dilakukan pada PPDB tahun kemarin khusus di jenjang SMP. Tahun ini di semua jenjang, baik SD maupun SMP, dokumen kependudukan sangat penting diperiksa oleh panitia PPDB,” katanya. 

Olehnya, Ansyar berharap SKPD lain mendukung PPDB Zonasi, seperti Dukcapill, Camat, dan Lurah. “Pemberlakuan sistem zonasi difokuskan pada jenjang SMP, karena zonasi ini terkait keterbatasan sekolah. Semakin tinggi jenjang sekolah, maka semakin terbatas, sehingga ada pemerataan. Kalau untuk SD, sekolahnya cukup banyak,” ujarnya.  

 

Editor: M Yusuf Bj