Tuesday, 12 December, 2017 - 08:55

PPID se Sulteng Didaftar ke Jinas

Palu, Metrosulawesi.com - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Sulteng di daftarkan ke Jaringan informasi nasional (Jinas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa, 14 November 2017.

Pendaftaran dilakukan langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng Ridwan Mumu bersama beberapa PPID kabupaten se Sulteng. Ridwan bersama rombongan diterima  Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Puspen Setjen Kemendari Sit Handayani Ningrum.

Sebelum memproses pendaftaran PPID se Sulteng, Handayani memberikan arahan tentang pengelolaan PPID utama dan PPID pembantu terkait pengelolaan informasi daerah termasuk klasifikasi informasi dan penetapan klasifikasi informasi yang ditetapkan oleh kepala daerah.

“Kewajiban daerah tentang pengelolaan informasi adalah penyediaan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sistem pengelolaan keterbukaan  informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus disediakan oleh lembaga publik termasuk DPRD, pemerintah propinsi, kabupaten dan kota sampai di tingkat desa,” ujar Handayani.

“Ini semua dilakukan agar pengelolaan pemerintahan dapat dikontrol masyarakat agar dapat terhindar dari pebuatan korupsi,” tambahnya.

Dia mengungkapkan saat ini pengelolaan PPID utama dimasing-masing daerah berbeda. Pengelolaan PPID ada yang di Kominfo dan di Biro Humas. Hal itu dibenarkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Perlu saya sampaikan sebaik apapun pengelolaan pemerintahan daerah kalau sistem informasi PPID tidak baik maka penilaian tata kelola pemerintahan itu oleh Kemendagri tetap merah,” tandas Handayani.

Sementara itu Ridwan Mumu menyampaikan permohonan maaf karena belum semua PPID kabupaten/kota dapat hadir pada kesempatan pendataran ini. Dari 13 PPID kabupaten/kota, yang ikut hanya Kabupaten Toli-toli, Bangkep, Parigi Moutong, dan Tojo Unauna.

“Atas nama gubernur saya sangat menyayangkan PPID Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Poso, Morowali, Morowali Utara, Buol, Sigi, Donggala dan Kota Palu yang tidak mengikuti acara ini. Padahal acara ini sangat penting sesuai penjelasan ibu Handayani Ningrum dimana pengelolaan PPID menjadi bahan penilaian Kemendagri. Itu terkait tata kelola pemerintahan daerah dan juga dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dapat menghindarikan perbuatan korupsi di daerah,” ucap Ridwan.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.