Sunday, 23 September, 2018 - 22:30

Proyek PLTU Galumpang Dinilai Ilegal

LOKASI PLTU - Lokasi Pembangunan PLTU di Desa Galumpang, Kabupaten Tolitoli. (Foto: Ist)

Tolitoli, Metrosulawesi.com - Aliansi Pusat Konsolidasi Pergerakan Rakyat (PKPR) Kabupaten Tolitoli menilai proses rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Galumpang ilegal. Hal ini diungkapkan koordinator PKPR Kabupaten Tolitoli, Hidayat, melalui ponselnya, Sabtu, 7 April 2018.

Menurut Hidayat, setelah pelaksanaan dialog akbar terkait PLTU, pada Kamis 22 Maret 2018, yang dihadiri beberapa instansi terkait termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tolitoli, yang secara gamblang mengakui mereka belum pernah mengeluarkan selembar izin apapun terkait rencana pembangunan PLTU tersebut.

Kemudian dalam proses dialog, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tolitoli juga mengakui bahwa pihak perusahaan telah memiliki dokumen UKL-UPL atau upaya pengelolaan dan penanggulangan lingkungan hidup, sehingga berimplikasi dikeluarkannya izin lingkungan.

“Anehnya, pengakuan DPMPTSP tidak tahu menahu rencana pembangunan PLTU tersebut, seharusnya proses awal itu ada di mereka. Makanya, atas dasar ini kami menilai bahwa rencana pembangunan PLTU di desa kami ini illegal, dan kami atas nama masyarakat menolak pembangunannya. Ditambah lagi, semua izin yang hari ini dikantongi oleh pihak pengelola termasuk izin lingkungan dan sebagainya itu tidak memiliki dasar regulasi yang jelas. Sehingga, yang menjadi pertanyaan publik saat ini,izin itu dikeluarkan oleh siapa?,” katanya.

Hidayat menjelaskan, dalam proses di keluarkannya izin lingkungan seharusnya pemerintah terkait, berpedoman pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan masyarakat mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang untuk dilibatkan dalam proses tersebut, kemudian keterlibatan ini secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomo 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

“Sampai hari ini masyaraakat tidak pernah dilibatkan, sehingga kami melihat kurangnya kesadaran hukum dan tidak adanya itikad baik kedua belah pihak sehingga proses yang seharusnya mereka jalankan sesuai dengan pedoman yang ada, itu terkesan diabaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Hidayat jugamemberikan tanggapan atas pemberitaan Bupati Kabupaten Tolitoli, Moh Saleh Bantilan beberapa pekan lalu di salah satu media online, yang mengatakan seolah-olah masyarakat hanya diberikan masukan dampak atau sisi negatifnya saja dari rencana pembangunan PLTU itu, tetapi pihak investor dan pemerintah juga harus diberikan ruang untuk menjelaskan.

“Saya pikir dampak negatif ini menjadi prioritas untuk dipikirkan dan kami tanyakan, karena masyarakat sadar dengan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan PLTU itu, entah itu sisi positif atau negatifnya, kemudian kami membandingkan kedua dampak tersebut. Apalagi, dampak yang ditimbulkan oleh pembangunanini sangat berpotensi pada pencamaran atau pengrusakan lingkungan yang akanmempengaruhi hajat hidup kami. Jadi, wajar kalau kami mempertanyakan hal ini, karena keresahan masyarakat akibatdampak dari pembangunan pabrik yang sama, itu sudah terjadi di daerah-daerah lain, seperti di PLTU Tavaili Palu, Gorontalo, Tubanan, Jepara, PLTU Cilacap, dan sebagainya,” ungkapnya.

“Kita juga masyarakat harapkan penjelasan dari pihak pemerintah dan investor untuk menjawab keresahan kami, entah dari sisi teknis perencanaan pembangunan sampai pada proses penangulangan dampak sesuai aturan main, karena dua hal ini bagian yang tidak boleh dipisahkan,” jelasnya.

Selain itu, potensi dampak yang nantinya  ditimbulkan oleh PLTU tersebut adalah kerusakan biota laut akibat air limbah yang di buang menuju laut. Sehingga, mencemari biota laut secara meluas.

“Hasil penelitian air limbah yang dibuang itu mengandung logam-logam berat seperti Pb, Hg, Ar, Ni, dan Se, apabila logam yang di hasilkan terakumulasi di peraiaran, akan menyebabkan kematian organisme,dan ini berawal dari kerusakan terumbu kerang langkah, yang menjadi tempat berkembang-biaknya ikan dan biota laut lainnya,kemudiam ini akan berimbas pada penurunan penghasilan para nelayanyang ada di beberapa desa se kecamatan dakopemean yang saat ini menjadi tempat-tempat surplus mereka,” tuturnya.

Kemudian pencemaran udara berupa debu ampas dari sisa pembakaran batu bara yang berasal dari PLTU juga beresiko terhadap kesehatan masyarakat.

“Apalagi, sisa ampas pembakaran batu bara ini telah di klaim oleh kementerian lingkungan hidup, bahwa limbah fly Ash atau abu terbangtersebut masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketika limbah ini terhirup tentunya dapat menimbulkan penyakit kepada kami,” ujarnya.

Hidayat berharap pemerintah perlu berfikir matang untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut. Pasalnya, lokasi pembangunan proyek ini sangat berdekatan dengan pemukiman warga.

“Belum lagi, yang menjadi prioritas pendapatan masyarakat entah itu di sektor pertanian, kelautan dan perkebunan, tentunya lama kelamaan ini juga akan dicemari dan akan berpengaruh pada penurunan pendapatan masyarakat. Ditambah lagi, yang di gadang-gadang pemda saat ini yakni mendorong sektor pariwisata pantai kemungkinan juga ikut terancam, mengingat jarak dua destinasi wisata unggulan kita di Tolitoli ini yakni pulau salando dan sabang tende itu juga berdekatan dengan lokasi pembangunan PLTU tersebut,” ungkapnya.  


Editor: Syamsu Rizal

Berita Terkait