Tuesday, 17 January, 2017 - 20:59

Status Lahan KEK Simpang Siur

Ir Dharma Gunawan, MSi. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Ir. Dharma Gunawan, M.Si mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Dewan Nasional  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pertemuan tersebut bertujuan  untuk melakukan evaluasi KEK di Kota Palu.
 
“Hasil evaluasi tersebut yaitu kami diminta untuk menyusun kembali agenda-agenda KEK pada 2017, sambil menunggu perpanjangan batas waktu  undang-undang pembentukan KEK yakni Peraturan Pemerintah (PP) yang berakhir pada 2017,” katanya di Palu, Selasa, 10 Jnauari 2016.

Dalam pertemuan tersebut diketahui hampir semua KEK di Indonesia ini belum menunjukkan hasil kinerja maksimal.

“Misalnya untuk Kota Palu, sudah dibentuk Peraturan Daerah (Perda) badan pengelolanya, kemudian juga sudah ada administratornya, namun status lahan KEK masih simpang siur,” katanya.

Terkait ganti rugi lahan KEK, Dharma berharap pihak investor atau badan pengelola yang menyelesaikannya.

“Jadi ketika ada investor masuk, mereka langsung berusan dengan badan pengelolanya, bukan pemerintah lagi,” katanya.

Dharma mengatakan dugaan adanya makelar tanah lahan KEK Palu bukan kewenangan pihaknya dan dirinya tidak mengetahui dan mengerti hal tersebut.

“Dalam pelaksanaan evaluasi itu, tujuh KEK lainnya yang juga  dievaluasi oleh Dewan Nasional KEK. KEK ini kebijakan nasional yang ditawarkan kepada daerah-daerah untuk mengajukan usulan, dan Kota Palu ditanggapi untuk membangun KEK. Namun sampai saat ini, belum ada pergerakan yang signifikan,” katanya.

“Di KEK Palu, sudah ada gedung, bangunan  kantornya sudah ada jalan masuk dan sudah ada gerbang  yang dibentuk oleh Kementerian Teknis. Dan dari Pemerintah Daerah belum ada. Yang ada dari Pemda adalah pembebasan lahan untuk jalan saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Legislator DPRD Palu, Ridwan H Basatu mengharapkan Kawasan Ekonomi Khusus yang bertempat di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli tersebut segera beroperasi.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah mendatangkan investor menanamkan modalnya di kawasan tersebut harus menjadi fokus utama untuk menunjang keberlangsungan KEK.

“Oleh karena itu, Pemkot  Palu harus berupaya menata sarana dan prasarana infrastruktur di KEK Palu, diantaranya kebutuhan listrik, air bersih dan akses jalan, termasuk pembebasan lahan untuk memperluas wilayah KEK,” katanya.

“Kemajuan KEK dilihat dari keseriusan pemerintah daerah mengelolah kawasan tersebut. Jika pengelolaannya bagus dipastikan KEK bisa berjalan sesuai harapan. Namun jika sebaliknya, maka kawasan itu tidak akan berkembang,” jelas Ridwan di Palu, Senin, 9 Januari 2017. 

Politisi Hanura ini mengatakan jika hasil evaluasi KEK Palu yang dilakukan oleh Menteri Koordinator KEK  Darmin Nasution selama lima bulan kedepan tak memberikan peningkatan signifikan, maka pemerintah daerah tak bisa berbuat bayak, izin bisa saja dicabut. Sebab, kewenangan KEK secara hirarki berada di pemerintah pusat.

“Kita berharap pencabutan izin KEK itu tidak terjadi. Olehnya pemerintah provinsi maupun kota harus mampu mendorong KEK lebih berkembang,” tegasnya.


Editor : Udin Salim

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Bintang Delapan