Thursday, 23 March, 2017 - 18:45

Tambang Poboya Masih Bergeliat, Pemkot Palu Minta Ditutup

ILUSTRASI - Wali Kota Palu, Hidayat telah menginstruksikan penghentian seluruh aktivitas pertambangan Poboya beberapa waktu lalu. (Grafis : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Sepi dari pemberitaan beberapa bulan terakhir ini, rupayanya aktivitas tambang emas di Poboya masih berjalan. Sedikitnya ada empat perusahaan yang tengah melakukan aktivitas penambangan di wilayah Timur Kota Palu itu.

Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Pemkot Palu Ir. Yusrini Sushanty Ariani, M.Si mengatakan permasalahan tambang Poboya telah sampai ke tingkat pusat. 

“Pemkot Palu tetap akan menindaklanjuti permasalahan tambang di Poboya. Kami bekerjasama dengan kepolisian, karena sampai saat ini masih banyak penambang ilegal yang melakukan aktivitasnya di area tambang Poboya,” katanya di Palu, belum lama ini.

Yusrini mengatakan, pemberlakuan tambang Poboya kemungkinan akan seperti yang terjadi pada tambang Dongidongi.

“Terakhir saya ke atas bersama Pak Wali Kota setelah Festival Palu Nomoni, masih banyak penambang di sana,” ungkapnya.

“Pada waktu itu, Pak Wali Kota menyuruh para penambang ilegal meninggalkan tambang Poboya. Karena memang mereka ilegal bekerja di atas IUP orang lain. Mereka tidak punya izin,” kata Yusrini.

Yusrini mengatakan tambang Poboya bukan diperuntukkan untuk pertambangan rakyat.

“Karena sudah memiliki IUP atas nama PT. CPM. Kami hanya mendesak CPM untuk penciutan lahan dan secepatnya melakukan aktivitasnya di tambang Poboya. Sampai sekarang kan PT. CPM belum melakukan eksploitasi di tambang Poboya,” jelasnya.

Yusrini menjelaskan eksploitasi tambang Poboya yang dilakukan PT. CPM berdasarkan kontrak karya yang langsung persetujuannya dari tingkat pusat.

“Kami hanya memberikan rekomendasi untuk PT. CPM bisa mengelola tambang Poboya, karena memang tambang poboya terletak di wilayah Kota Palu atau di sekitar wilayah Tahura (Taman Hutan Rakyat). Bahkan para penambang ilegal saat ini sudah merambat ke wilayah Tahura,” jelasnya.

Yusrini menegaskan yang dilakukan penambang ilegal saat ini layaknya penyerobotan, karena melakukan aktivitas tambang di atas IUP orang lain.

“Apa yang dilakukan penambang ilegal di Poboya saat ini semacam penyerobotan, karena mereka menambang di lokasi IUP miliki PT. CPM,” jelasnya.

Namun Yusrini mempertanyakan sikap PT. CPM terhadap penambang ilegal tersebut.

“Tapi kok PT. CPM sebagai pemilik IUP diam atas para penambang ilegal itu. Ini juga masalahnya. Jadi, kayak ada pembiaran dari PT. CPM terhadap aktivitas penambang ilegal itu. Ini ada apa sebenarnya?” tanyanya.

Sejauh ini, kata Yusrini, pihaknya hanya melakukan intervensi terhadap penyelesaian kasus Tambang Poboya sebatas sebagai pemilik wilayah. Karena pengelolaan tambang Poboya secara ilegal pasti berdampak pada masyarakat Kota Palu.

“Ini yang coba kami minimalisir. Jadi kalau untuk menutup atau apapun namanya bukan hak Pemerintah Kota Palu, karena masalah IUP adalah permasalahan pusat,” jelasnya.

Efek penambangan ilegal di Poboya menurutnya, akan sangat berdampak bagi Kota Palu bila tidak ditangani secara profesional.

“Tidak usah kita tunggu satu atau dua tahun kedepan soal dampak negatif penambangan ilegal di Poboya. Sekarang saja sudah kelihatan. Karena mercure ataupun sianida yang dibuang, tanpa adanya proses oleh penambang ilegal ini, akan masuk ke tanah dan melalui air. Ini sangat berbahaya,” katanya.

“Intinya apa yang terjadi di tambang Poboya saat ini, yaitu masih maraknya penambangan ilegal, harus ditutup, tidak bisa tidak. Tambang Poboya harus disamakan dengan Dongidongi. Dongidongi saja bisa ditutup, masa tambang Poboya tidak bisa,” tegasnya.

Informasi yang diperoleh Metrosulawesi, sedikitnya ada empat perusahaan yang tengah melakukan aktivitas di areal itu. Mereka mengeruk dan mengambil material dengan menggunakan alat berat. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah kota belum bertindak tegas untuk menghentikan kegiatan mereka.
 

Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.