Thursday, 29 June, 2017 - 15:08

Transportasi Online Boleh, Tapi Harus Tertata

BAHAS ANGKUTAN ONLINE - Suasana video conference terkait sosialisasi Permenhub 32 Tahun 2016 di ruang pertemuan Polda Sulteng. (Foto : Adhi Abdhian/ Metrosulawesi)

11 POIN REVISI PERMENHUB 32 TAHUN 2016:
  • Jenis angkutan sewa: Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.
  • Kapasitas silinder mesin kendaraan: Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.
  • Batas tarif angkutan sewa khusus: Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.
  • Kuota jumlah angkutan sewa khusus: Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.
  • Kewajiban STNK berbadan hukum: Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.
  • Pengujian berkala (KIR): Tanda uji berkala kendaraan bermotor (kir) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di-emboss; Kendaraan bermotor yang paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu diuji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
  • Pool: Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki 'pool' disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.
  • Bengkel: Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.
  • Pajak: Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.
  • Akses Dashboard: Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum; Untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.
  • Sanksi: Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

Video Conference Sosialisasi Revisi Permenhub 32 Tahun 2016

Polda Sulteng kembali menjadi bagian dari program penting Polri menyosialisasikan Revisi Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) RI No. 32 Tahun 2016.

BERLOKASI di ruang video conference Polda Sulteng, Kabag Binops Ditlantas Polda Sulteng,  AKBP S. Amma dan Kasubdit Dikyasa Polda Sulteng AKBP Zamzami di plot menjadi wakil Polda Sulteng pada pertemuan digital dengan fokus diseminasi Permenhub garapan Polri, Kemenhub, Organda Pusat, Menkominfo dan Mendagri tersebut.

Turut hadir Kadis Perhubungan Prov. Sulteng, Abdul Harir Renggah, SE, Ketua Organda Sulteng Samsudin Baco, SH, dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulteng, Dr. Ir. taslim Bahar, MT. Selanjutnya juga ada Ketua DPC Organda Kota Palu, Dr.H. Ramlan, MP, dan Kadis Perhubungan Kota Palu, Setyo Susanto beserta jajarannya.
 
Selain dihadiri langsung oleh Menteri terkait, program penting yang  video conferencenya berpusat di mabes Polri ini, ikut dihadiri langsung pimpinan daerah dimana operasional  angkutan online sudah menyebar. Seperti, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Tak ingin kondisi gesekan antara  taxi online dan taxi konvensional berdampak buruk pada Kantibnas,  pemerintah akhirnya merevisi 11 poin dari Permenhub 32 Tahun 2016. (lihat story highlights).

Permenhub itu secara garis besar merinci aturan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek. 

"Revisi aturan ini bertujuan agar semua pihak menjadi lebih tertib dan lebih bisa menyelesaikan permasalahan taksi online dan konvensional.  jangan sampai mengarah pada gangguan kamtibnas," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat membuka video conference.

Alasan Permenhub 32 butuh revisi yang bakal diterapkan per 1 April menurutnya, dalam perjalanannya sejak diberlakukan 2016 silam, dinamika antara taksi online dan taksi konvensional di sejumlah wilayah ikut berkembang.

"Penyesuaian dibutuhkan untuk lebih cepat menemukan titik temu solutif," katanya.

Setelahnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Permenhub 32/2016 merupakan upaya pemerintah menstabilkan kemajuan dunia angkutan via teknologi.

"Jasa angkutan online adalah bentuk kemudahan transportasi modern. sebagai kebutuhan dasar, kehadirannya bagi pengusaha taxi konvensional, dirasa mengganggu. Nah, disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk mengaturnya," kata Budi.

Budi menambahkan, hal penting dari asimiliasi antara angkutan konvensional dan online yang menjadi ruh dari Permenhub itu nantinya membentuk sistem yang berdampak pada pelayanan yang lebih baik pada pengguna transportasi.

Selanjutnya, Menkominfo Rudiantara mengatakan peran teknologi digital sangat penting saat ini untuk kemudahan dan efisiensi waktu, biaya dan tenaga.

"Teknologi itu keniscayaan dan menghasilkan dinamika berbeda. Tak bisa dihindari. Sudah menjadi tugas Pemerintah untuk membuat aturan agar dukungan teknologi itu bisa tetap menguntungkan banyak pighak tanpa harus bergesekan."

"Revisi Permenhub 32 ini, lebih mengukuhkan secara legal bahwa transportasi online di Indonesia dibolehkan. Tapi, syaratnya harus tertata agar prinsip kenyamanan dan keselamatannya tetap jadi prioritas utama tanpa harus bentrok dengan jasa transportasi konvensional," jelas Rudiantara.

Setelah sekitar pemaparan dan sesi tanya jawab selama 2 jam, beberapa item penting muncul dari hasil pertemuan ini.  Pertama, lewat Permenhub ini ada dua manfaat untuk angkutan online, dan angkutan konvensional. Pertama kepastian hukum. Kedua, regulasi pasti agar taksi terlindungi dari dominasi berlebihan. Kemudian dalam waktu dekat, akan ada regulasi penyesuaian dari pusat ke pemerintah daerah terkait  masalah tarif atas tarif bawah, dan masalah kuota taksi. terakhir, izin status izin aplikasi yang harus diperjelas apakah hanya melewati satu pintu di pusat, atau ada penyerahan kebijakannya di daerah.

Mengawalnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, ada follow up dari tingkat pusat dan daerah terhadap Permenhub tersebut. Nantinya, para kepala daerah yang terdapat taksi online akan bersama Polri, Dishub, dan Dinas Kominfo di daerah melakukan dialog intens antara konvensional dan online.

"Area yang sempat ribut seperti Jabodetabek dan Bandung, perlu asistensi pusat. agar tak merembet ke daerah, segera menyusul kesepakatan riil menindaklanjuti revisi Permenhub 32 Tahun 2016 ini dengan lebih proaktif agar tak terjadi lagi kekerasan," harapnya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.