Sunday, 19 November, 2017 - 15:06

UMKM Efektif Entaskan Kemiskinan, OJK dan Pemkot Palu Siap Beri Pendampingan

SERAHKAN PLAKAT - Kepala OJK Sulawesi Tengah Syukri A Yunus (kiri) menyerahkan cindera mata keoada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu Sudaryano Lamangkona, usai membuka secara resmi kegiatan Edukasi Keuangan Syariah kepada pelaku UMKM di Kota Palu, Selasa 14 November 2017. (Foto : Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pemerintah Kota Palu menganggap usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Sayangnya, pelaku UMKM di daerah ini masih memiliki banyak kendala untuk berkembang di antaranya, soal pengelolaan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Kota Palu menggelar kegiatan Edukasi Keuangan Syariah kepada para pelaku UMKM di Kota Palu, Selasa 14 November 2017. Walikota Palu Hidayat dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sudaryano Lamangkona mengatakan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM di Kota Palu mengalami kendala dalam mengelola keuangan.

Padahal, pengelolaan keuangan yang baik dan benar bagi UMKM merupakan hal yang dapat memberikan peningkatan dalam pengembangan usaha. Olehnya, Pemerintah Kota Palu menganggap perlu adanya pendampingan lembaga-lembaga jasa keuangan dalam memberikan edukasi yang menitikberatkan pada kompetensi pengelolaan keuangan bagi pelaku UMKM itu sendiri.

“Untuk itu, saya selaku pemerintah berharap melalui momen ini para UMKM mampu mengelola keuangan secara bijak, karena UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Sudaryano membacakan sambutan Walikota saat membuka kegiatan Edukasi Keuangan Syariah di salah satu hotel di Kota Palu.

Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar.

“UMKM telah diatur secara hukum melalui undang-undang nomor 20tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia  dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa kerisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi,” katanya.

Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Sejalan dengan hal itu, kata dia, Pemerintah Kota Plau telah berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan secara komprehensif melalui pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kota Palu, sehingga harapan masyarakat miskin di Kota Palu yang saat ini jumlahnya mencapai 9,98 persen dapat terus menurun.

“Harapannya angka kemiskinan ini dapat terus ditekan sampai kepada angka 5 persen, melalui serangkaian kegiatan bernuansa pemberdayaan seperti yang sedang kita lakukan saat ini,” sebut Sudaryano.

Pemerintah Kota Palu berharap semua pihak dapat bekerja secara terintegrasi untuk dapat menghasilkan keluaran yang lebih bermakna dan membuat para pelaku UMKM dapat berusaha secara kondusif serta mampu bersaing di pasaran secara kompetitif.
Sementara itu, Kepala OJK Sulawesi Tengah Syukri A Yunus mengaku pihaknya bersama industri jasa keuangan akan terus mendukung pemerintah untuk bersama mendorong pelaku UMKM agar semakin maju dan berdaya saing, sehingga dapat berkontribusi dalam pemerataan ekonomi daerah.

“OJK akan terus mendorong akses keuangan khususnya permodalan dapat dijangkau seluruh pelaku UMKM dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Syukri.

Bahkan dalam upaya mendorong perkembangan UMKM di Kota Palu, OJK rutin menggelar berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih maju dan berdaya saing. Di antara kegiatan yang sudah dilakukan OJK yakni, Work Shop E-Comerce  dan Financial Technology kepada Pelaku UMKM.

“Kita juga akan menggelar Expo Syariah pada Desember 2017 mendatang, di mana para pelaku UMKM diberi kesempatan untuk mengetahui lebih lanjut terkait produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah,” katanya. Keuangan syariah dianggap salah satu solusi untuk mengembangkan UMKM.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK per Agustus 2017, kredit yang disalurkan kepada UMKM baru mencapai 34,08 persen dari total Rp24,44 triliun. Sedangkan per 30 September 2017 KUR telah disalurkan di Sulawesi Tengah sebesar Rp892,47 miliar (30.753 debitur) dengan porsi terbesar didominasi sektor perdagangan (46,55 persen) dan sektor pertanian (35,60 persen).

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.