Sunday, 19 November, 2017 - 15:07

Vila Bupati Buol tak Berizin

Ilyas Ladjintjo - Sofyan Farid Lembah. (Foto : Dok)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Bidang Pengendalian Ruang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Ilyas Ladjintjo mengungkapkan vila milik Bupati Buol dr Amirudin Rauf yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ternyata belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Kemarin kami sudah diundang oleh Ombudsman Perwakilan Sulteng untuk dimintakan klarifikasi tentang vila yang ada di pantai Tondo itu, kami memberikan pernyatakan bahwa vila tersebut belum memiliki IMB,” kata Ilyas menjawab Metrosulawesi di ruang kerjanya, Jumat, 27 Oktober 2017.

Ilyas menegaskan, pembangunan vila itu harus distop karena tidak memiliki IMB.

“Bahkan bukan hanya tidak memiliki IMB, namun ternyata pembungunan di sekitar lokasi itu tidak memiliki izin dari beberapa dinas terkait. Misalnya, izin reklamasinya itu tidak ada. Izin lingkungan hidup juga tidak ada. Reklamasi yang dibangun sudah merembet hingga ke laut dan tentunya itu harus meminta izin ke dinas kelautan,” jelas Ilyas.

Ilyas mengaku dalam waktu dekat pihaknya bersama timnya, akan mendiklanjuti bangunan vila yang berada di Tondo tersebut, untuk menghentikan pembangunannya.

“Kami mengimbau kepada pemilik vila ini agar segera mengurus IMB-nya, apabila sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh beberapa dinas terkait. Pengajuan IMB tidak terlalu banyak persyaratannya, gambar, sertifikat tanah, KTP dan NPWP saja,” ujarnya.

Ilyas menjelaskan pembangunan rumah atau apapun, harus berjarak 50 meter dari garis pantai.

“Kami berharap kedepan semua pembangunan yang ada di Palu ini, sesuai visi misi Walikota Palu tentunya harus melihat lagi, bahwa pesisir pantai adalah kawasan yang sangat potensial, untuk dijadikan kawasan ekonomi dan pariwisata. Namun jika ingin membangun apapun harus ada izinnya agar tidak ada keterkaitannya dengan persoalan hukum,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Sulteng H Sofyan Farid Lembah menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan menentukan sikap atas reklamasi pembangunan vila Bupati Buol.

“Minggu depan paling lambat kami akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Sofyan didampingi Asisten Ombudsman Sulteng Nasrun di Kantornya, Jumat, 27 Oktober 2017.

Dia mengungkapkan, rekomendasi yang akan dikeluarkan mengacu dari hasil pertemuan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu serta KSOP Pantoloan pada Kamis, 26 Oktober 2017. Melalui pertemuan itu kata dia sudah cukup bagi Ombudsman untuk menentukan sikap dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah terkait.

“Cuma apa isi dari rekomendasi yang akan dikeluarkan Ombudsman belum bisa kami ungkapkan sekarang. Yang pasti kami sudah bisa mengambil kesimpulan untuk bersikap melalui pertemuan itu,” tuturnya.

Sofyan menambahkan, pada intinya Ombudsman bukan anti pembangunan atau anti reklamasi apabila itu dilakukan sepanjang sesuai prosedur atau aturan yang berlaku.

Sebelumnya kepada Metrosulawesi, Sofyan mengungkapkan sebagai penelusuran awal Ombudsman, ada potensi maladministrasi karena pembangunan dengan melakukan reklamasi.

Apabila memang nantinya terbukti ada maladminitrasi, maka sesuai aturan yang berlaku lokasi pembangunan vila harus dikembalikan seperti sediakala.

“Jadi memang ini harus ditelusuri agar jangan menjadi preseden buruk. Kita tidak ingin ada anggapan pejabat bisa melakukan, kenapa masyarakat tidak,” tandas Sofyan, Senin, 16 Oktober 2017. (del/mic)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.